MabesNews.com, Lhokseumawe-Pemerintah Aceh termasuk kabupaten/kota harus siap menghadapi kondisi geopolitik dan ekonomi global yang berimbas terhadap negara-negara ASEAN termasuk Indonesia.
Pemerintah Aceh perlu mewanti-wanti kelesuan perekonomian masyarakat terutama menyusul kenaikan harga pangan yang sekarang sudah sangat terasa bagi warga yang berpendapatan rendah.
Harapan itu disampaikan pemerhati ekonomi dan perbankan, Sopian Adami,SH saat berbincang-bincang dengan media ini seputar perkembangan ekonomi Aceh saat ini di Lhokseumawe, Minggu 1/10/2023.
Putra Aceh yang berdomisili di Kota Lhokseumawe ini mengakui merasa prihatin melihat kondisi ekonomi masyarakat Aceh terutama bagi mereka berpenghasilan rendah apalagi yang sama sekali memiliki lahan pertanian tempat bercocok tanam.
Sopian Adami menyebutkan setelah membaca berita tentang 22 negara di dunia akan menyetop ekspor hasil pangan mereka ke negara-negara impor pangan sehingga dikhawatirkan akan berimbas terhadap kenaikan harga pangan secara global.
Justru itu lanjutnya sejak awal Aceh harus bersiap- siap mengantisipasi kenaikan harga pangan yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat konsumen. Dalam kaitan ini pemerintah daerah setempat hendaknya cepat turun tangan dengan membangkitkan berbagai potensi ekonomi Aceh.
“Memang, semua kita mengetahui Tanah Rencong ini selain buminya subur dan potensi alam melimpah, tapi apa daya jika potensi tersebut tidak dikelola oleh masyarakat secara sungguh-sungguh,” ujar Sopian Adami.
Dalam hal ini kata dia pemerintah daerah Aceh sebagai regulator dan fasilitator juga harus siap mendukung sekaligus dalam upaya meningkatkan aktivitas masyarakat di berbagai sektor ekonomi. Seperti sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tergantung dari potensi di kabupaten/kota.
“Tanpa turun tangan pemerintah tidak akan berjalan maksimal. Dewasa ini masyarakat sangat membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah secara serius di tengah daya beli menurun akibat kondisi ekonomi yang makin sulit,” pungkas Sopian Adami.
Tidak semua kabupaten/kota di Aceh katanya memiliki APBK yang memadai. Bahkan ada kabupaten/kota yang anggarannya minim. Lantas bagaimana kepala pemerintahan setempat bisa menggenjot ekonomi di wilayahnya.
Padahal misalnya ada infrastruktur rusak, irigasi tak berfungsi bahkan ada desa belum ada irigasi seperti Desa Lapang Timu Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Kalau petani mau turun ke sawah terpaksa harus menunggu hujan turun alias sawah tadah hujan.
“Justru itulah yang kita harapkan ada anggota legislatif pusat yang mewakili daerah pemilihan di Aceh pandai-pandai melobi pemerintah pusat. Artinya apa yang dibutuhkan daerahnya perlu mendapat perhatian serius. Mungkin masyarakat mebutuhkan pembangunan irigasi, tali air tak berfungsi, bendungan, jembatan desa dan sebagainya yang perlu dibenahi . Semua infrastruktur tadi demi mendongkrak ekonomi masyarakat,” ucap Sopian.
Bisa dibayangkan kata Sopian Adami manakala puluhan negara tadi seperti Uganda, Banglades, India, Myanmar, Rusia dan lainnya benar menyetop ekspor produk pangan. Lantas apa yang akan terjadi ke depan. Yang pasti harga pangan akan melonjak. Itu sebabnya, meski Aceh yang memiliki berbagai potensi, namun harus mewaspadai dengan kerja keras pemerintah daerah, anggota legislatif dan masyarakat sejak dari sekarang menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Memang harus diakui persoalan dana bagi pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota yang minim APBK- nya agak sulit bergerak. Namun, pandai-pandailah melobi pemerintah pusat. Artinya, kita tidak menunggu kapan ada dana.Tak ada yang perlu kita segani sebab apa yang kita laksanakan demi perbaikan ekonomi masyarakat,” imbuh Sopian Adami yang juga pengacara kondang ini.(tiar)
