MabesNews.com.Bulukumba – Sekretaris Jenderal Lidik Pro, Muh. Darwis, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Anti Money Politik (LAMP), mengkritisi kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba yang dinilainya tidak relevan dengan tujuan utama penyelenggaraan pemilu. Ia meminta kejaksaan untuk segera mengaudit anggaran kegiatan KPU Bulukumba, yang menurutnya tidak mencerminkan efisiensi dan kepentingan masyarakat.
“KPU Bulukumba terkesan hanya ingin menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan dampak positif bagi masyarakat. Kami berharap Pilkada dan Pilgub tahun 2024 benar-benar memberikan pemahaman yang baik tentang demokrasi. Edukasi tentang bahaya money politik sangat penting, begitu juga dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi yang melibatkan organisasi kemahasiswaan dan lembaga kemasyarakatan yang telah diakui oleh Kesbangpol Kabupaten Bulukumba,” ujar Muh. Darwis, Minggu 18/08/2024.
Darwis juga menyinggung adanya indikasi kecurangan oleh oknum KPU Bulukumba dengan mengadakan kegiatan yang tidak memberikan dampak positif. Menurutnya, banyak peserta kegiatan hanya hadir untuk mengejar hadiah, tanpa ada peningkatan pemahaman tentang demokrasi atau partisipasi pemilih.
“Anggaran yang digunakan oleh KPU berasal dari APBD, jadi wajib untuk diaudit dan dipertanggungjawabkan sebagai bentuk transparansi kepada publik. Kami berharap aparat penegak hukum memberi atensi khusus terhadap masalah ini,” tegasnya.
Pernyataan Muh. Darwis ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya penggunaan anggaran yang tepat dan transparan dalam setiap tahapan pemilu, demi memastikan proses demokrasi yang bersih dan jujur.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba mengadakan acara bertema “Pilkada Run: Berlari Menuju TPS” yang dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Acara ini direncanakan akan berlangsung pada 18 Agustus 2024.
Namun, inisiatif ini mendapat kritikan tajam dari Sekretaris Jenderal Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik Pro), Muh. Darwis, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum LAMP, lembaga anti money politik. Menurutnya, kegiatan tersebut bukanlah cara yang tepat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
“Jika KPU ingin melakukan sosialisasi, seharusnya fokus pada 10 kecamatan dan melibatkan lembaga-lembaga atau NGO yang memiliki legitimasi. Apa hubungan antara lari dengan partisipasi pemilih? Ini hanyalah cara-cara kotor untuk menghabiskan anggaran pilgub dan pilkada,” ungkap Muh. Darwis.
Kritikan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran bahwa acara seperti “Pilkada Run” tidak efektif dalam mencapai tujuan utama sosialisasi, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Muh. Darwis menegaskan bahwa KPU seharusnya mencari metode yang lebih relevan dan berdampak langsung pada peningkatan partisipasi pemilih.
Diberitakan sebelumnya, Kpu Bulukumba mengadakan kegiatan event dengan tema Pilkada Run “Berlari Menuju Tps” dirangkaikan dengan Kegiatan sosialisasi tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubenur serta bupati dan wakil bupati yang kegiatannya di lakukan pada tanggal 18 Agustus 2024.
Antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut tinggal kenangan karna Kouta kegiatan yang sudah di anggap penuh sehingga mereka berbondong bondong memberikan komentar di kolom komentar Instagram KPU Bulukumba
Dari pantauan komentar di Instagram Kpu Bulukumba, ada 256 komentar masyarakat bulukumba meluapkan rasa kecewanya karna mereka anggap kegiatan tersebut di peruntukan untuk orang dalam” serta ada berkomentar dengan Akun “ichadwyputri” besar harapan kami untuk lembaga skala KPU untuk transparan, masa baru event begini masyarakat sudah tidak percaya, bagaimana yang lain – lain semoga enggak yah dek yah”, sebagai mana yang ada pada kolom komentar Instagram kpu Bulukumba.
Masyarakat kelurahan loka yang kami temui di warkop atas nama iwank berharap kpu Bulukumba bisa lebih baik dalam kegiatan KPU dan tidak mengutamakan orang dalam sebagai mana yang ada dalam komentar Instagram KPU Bulukumba dan dia berharap Kpu Bulukumba dalam kegiatan pilkada yang tidak lama lagi agar bisa Netral dan transparan dalam pengelolaan anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD” Tandasnya”.
