Mabesnews.com.Makassar, – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja (kunker) selama dua hari di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai 13 hingga 14 November 2024. Namun, kunjungan tersebut diprediksi akan disambut aksi penolakan dari Gerakan Revolusi Demokratik (GRD).
Melalui rilis yang diterima Corong Demokrasi pada Rabu, 13 November 2024, Ketua Pusat Gerakan Revolusi Demokratik, Jimi Saputra, menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran Gibran di Sulsel. “Kami akan melakukan aksi penolakan terhadap kunjungan Wakil Presiden di tanah Sulawesi Selatan,” ujar Jimi.
Penolakan tersebut, menurut Jimi, berakar pada kekecewaan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat usia minimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Keputusan MK dalam Putusan Nomor 90 Tahun 2023 tersebut menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres, asalkan yang bersangkutan pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.
Jimi menganggap keputusan MK ini sebagai bagian dari upaya yang disengaja untuk merombak konstitusi demi kepentingan dinasti Presiden Joko Widodo, dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, yang diuntungkan. Ia menilai keputusan tersebut adalah hasil dari sebuah kongkalingkong yang sistematis untuk memuluskan langkah Gibran mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Rencana aksi penolakan ini diprediksi akan melibatkan massa yang cukup besar, dengan GRD berkomitmen untuk menuntut agar keputusan MK yang dianggap kontroversial tersebut dibatalkan dan tidak digunakan sebagai landasan pencalonan Gibran. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka juga sempat menjadi sorotan publik terkait peluangnya untuk maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.
Sebagai informasi, Gibran dijadwalkan mengunjungi sejumlah daerah di Sulsel untuk bertemu dengan berbagai elemen masyarakat dalam rangka mendengarkan aspirasi dan menyampaikan program pemerintah. Namun, dengan adanya rencana aksi dari GRD, kunjungan ini dipastikan akan berjalan dalam suasana yang penuh dengan protes dan kontroversi.*
