Mabesnews.com.Bulukumba – Polemik rangkap jabatan yang dijalankan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, Andi Buyung, yang juga memegang posisi Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), kini menjadi sorotan tajam. Kritik keras datang dari berbagai pihak yang mempertanyakan integritas dan transparansi pemerintahan. Apakah ini cerminan buruk tata kelola atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan?
Sekretaris Jenderal Lembaga Investigasi dan Informasi Publik (Lidik Pro), Muh. Darwis, menyebut rangkap jabatan ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas lemahnya SDM di Bulukumba. “Apa daerah ini benar-benar miskin SDM sampai harus membiarkan satu orang menjadi pengawas sekaligus pelaksana proyek? Ini jelas-jelas rawan konflik kepentingan,” ujarnya, Kamis, 9 Januari 2025.
Indikasi Korupsi Mengerucut
Muh. Darwis tidak hanya berhenti pada kritik. Ia menyinggung dugaan kuat adanya tindak korupsi dalam beberapa proyek yang ditangani Andi Buyung. Menurutnya, kasus-kasus ini seolah dibiarkan begitu saja tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang.
“Banyak proyek yang bermasalah di tangan Andi Buyung. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tapi indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Bupati seharusnya sudah mengambil tindakan sejak lama, tetapi sampai sekarang semuanya terkesan didiamkan,” tegas Darwis.
Desakan Mundur atau Dicopot
Darwis menegaskan, langkah konkret harus segera diambil. Menurutnya, rangkap jabatan ini bukan hanya melukai kepercayaan publik tetapi juga membuka peluang korupsi yang lebih besar. “Jika pemerintah serius, copot Andi Buyung dari salah satu jabatan. Atau lebih baik, dia mundur saja dari keduanya. Jasa konstruksi dan pendidikan di Bulukumba tidak akan berjalan baik selama dia terus menguasai dua posisi vital ini,” ujarnya tajam.
Peringatan untuk Bupati
Dalam pernyataan terakhirnya, Darwis menyampaikan kritik langsung kepada Bupati Bulukumba yang dinilai membiarkan situasi ini berlangsung terlalu lama. “Jika Bupati tidak segera bertindak, kami akan menilai bahwa pemerintah daerah juga terlibat dalam pembiaran praktik-praktik yang berpotensi menjadi sarang korupsi ini,” tutupnya.
Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah. Akankah kasus ini menjadi momentum bersih-bersih, atau justru menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Bulukumba?*
