MabesNews.Com, Sorong – Praktisi hukum Fernando Genuni menduga ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam membekingi bisnis judi Toto Gelap (Togel) yang masih marak di Kota Sorong. Dugaan ini mencuat karena lambatnya respons dari APH meskipun berbagai elemen masyarakat sudah menyuarakan keresahan mereka.
(11/3/2025)
Genuni, yang dikenal sebagai advokat yang aktif membela hak-hak masyarakat adat Papua, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap aparat yang terkesan lamban mengambil tindakan tegas dan seolah-olah membiarkan peredaran judi ilegal ini. Padahal, berbagai tokoh masyarakat, pemuda, hingga tokoh agama telah berulang kali mengkritisi maraknya praktik perjudian di daerah tersebut.
“Silakan saja kalau kalian mau main togel, itu urusan pribadi. Tapi yang kami sayangkan adalah maraknya perjudian ini sudah banyak dibicarakan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tetapi tidak ada tindakan tegas dari aparat,” ujar Genuni, yang akrab disapa Nando.
Lebih lanjut, Genuni mengklaim bahwa dirinya memiliki bukti kuat mengenai dugaan keterlibatan institusi tertentu dalam melindungi bandar togel di Sorong. Ia menyatakan bahwa data yang dimilikinya tersimpan dalam perangkat komunikasinya.
“Datanya ada di handphone saya. Saya bisa buktikan bahwa togel ini dibekingi oleh dua institusi,” ungkapnya sambil menunjukkan ponselnya kepada awak media.
Genuni berjanji akan mengungkap siapa saja yang diduga terlibat dalam waktu dekat. Menurutnya, hal ini penting untuk membuktikan bahwa ada oknum yang justru melindungi bisnis ilegal ini alih-alih memberantasnya.
“Dalam satu atau dua hari ke depan, saya akan menyebut nama dan pangkat mereka secara jelas. Jika penegak hukum tidak mau sadar, saya minta maaf, tetapi saya akan buka semua ke publik,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan motivasi di balik keterlibatan oknum tersebut. Menurutnya, sebagai aparat penegak hukum, mereka seharusnya menindak perjudian ilegal, bukan justru melindungi para bandar besar.
“Pertanyaannya, mereka dibayar berapa untuk membekingi bandar togel ini? Ini negara hukum, jangan sampai hukum bisa dibeli,” katanya dengan nada geram.
Genuni juga menyoroti keseriusan pemerintah pusat dalam memberantas judi togel yang seharusnya menjadi contoh bagi daerah. Namun, kenyataannya, perjudian ini masih merajalela di Kota Sorong.
“Pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya memberantas togel, tapi kenapa di daerah masih bebas beroperasi?” tuturnya.
Ia pun menyoroti pernyataan Kapolda Papua Barat Daya yang sebelumnya menyatakan bahwa dirinya akan menangkap sendiri para pelaku judi togel. Menurutnya, pernyataan itu perlu dibuktikan dengan tindakan nyata.
“Saya tergelitik dengan pernyataan Kapolda yang mengatakan akan menangkap sendiri para pelaku. Apakah benar bapak akan turun tangan langsung?” tanya Genuni.
Selain itu, ia meminta Kapolda untuk mengevaluasi kinerja jajarannya dalam menegakkan hukum terkait kasus ini. Menurutnya, ada indikasi ketidakkonsistenan dalam upaya pemberantasan judi togel.
Genuni juga menyoroti penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu lalu, yang kemudian diikuti dengan penangkapan serupa oleh TNI. Hal ini, menurutnya, mengindikasikan adanya kejanggalan dalam koordinasi antar-aparat.
“Tolong tanya ke anggota di bawah bapak, apakah mereka benar-benar bekerja untuk menegakkan hukum? Kemarin polisi tangkap pelaku togel, tapi tidak lama kemudian giliran TNI yang menangkap. Ada apa sebenarnya?” katanya penuh tanda tanya.
Genuni menegaskan bahwa aparat seharusnya menangkap bandar besar yang menjadi otak di balik bisnis judi ini, bukan hanya para pemain kecil atau kaki tangan mereka.
“Kalau mau serius, tangkap pelaku utamanya. Jangan hanya menangkap orang-orang kecil di bawah. Ini justru membuat praktik togel semakin sulit diberantas,” tegasnya.
Menurutnya, maraknya perjudian togel di Kota Sorong mencerminkan adanya pembiaran dari aparat penegak hukum. Jika tidak ada langkah tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum bisa semakin menurun.
“Kalau praktik ini terus dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Jangan sampai institusi hukum justru menjadi bagian dari masalah, bukan solusi,” pungkasnya.
Writer : @rpp
