MabesNews.Com | Aceh Timur — Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh Timur mendapat sorotan tajam pasca pengumuman yang lulus Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada tanggal 16 Desember 2022. Sorotan negatif yang di alamatkan pada lembaga penyelenggara pemilu oleh publik tak terlepas adanya aroma kurang sedap yang berhembus sejak di bukanya pendaftaran, hal itu di sampaikan oleh Marwan pemerhati pemilu.
Lanjut Marwan, Isu jual beli PPK bukan hanya sekedar rahasia umum, tapi publik meyakini tanpa ada uang setoran, jangan harap bisa lulus meskipun mengandalkan hasil nilai tertinggi dalam ujian CAT dan wawancara.
Bahkan siapapun di Aceh Timur tau berapa jumlah pasaran setoran untuk lolos sebagai PPK.
Dugaan adanya permainan suap menyuap dalam proses rekrutmen PPK dan PPS pada lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh Timur bukan isu baru, Pemilu sebelumnya juga sangat kental dengan permainan praktik transaksi sebut Marwan.
Sambung Marwan sangat Maka wajar dalam data KPU dan Bawaslu Pusat, Aceh Timur merupakan “zona merah” karena banyak pelanggaran dan kecurangan yang di lakukan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Lihat saja dalam dua tahun terakhir, DKPP menjatuhkan hukuman terhadap beberapa komisioner KIP karena melakukan pelanggaran etika.
Maka sangat wajar, bila publik sudah kehilangan kepercayaan terhadap independensi KIP Aceh Timur, rakyat meragukan integritas anggota komisioner yang bekerja dan bertanggung jawab untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas, independen dan demokratis.
Marwan menambahkan Jika di lembaga yang harusnya menjaga kelangsungan demokrasi, keadilan dan independen, tapi pekerja sudah tidak berintegritas dan beretika. apalagi jika sudah membuka “lapak bisnis” untuk mencari keuntungan pribadi dan menginjak injak demokrasi dan independensi jangan berharap akan melahirkan wakil rakyat dan pemimpin rakyat yang berkualitas.
Yang sangat kita sesalkan dan aneh tidak berfungsinya lembaga pengawas Pemilu dalam hal ini panwaslu dan Gakkumdu terkesan tutup mata tidak bekerja sama sekali sebut Marwan. (Tim)
