Banten – Mabesnews.com – Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten adalah lembaga pendidikan dinas pelayaran yang terletak di sekitar Banten dan berada di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhub.
Secara harafiah, pendidikan dinas ini sangat baik dan profesional, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan dan tidak sesuai dengan tupoksi yang telah digariskan.
Dalam penelusuran beberapa media dan LSM di Jakarta dan Banten serta konfirmasi pada narasumber, ditemukan dugaan pungli yang beredar mulai dari zoom meeting kuliah, masuk tes ke Poltekpel, hingga peluang naik tingkat dan kerja pasca lulus serta diklat. Semua ini direkayasa dengan adanya pembayaran sekitar 2,5 juta hingga 10 juta rupiah.
Pungli ini dikordinasikan oleh oknum siswa/taruna bernama Alfian, termasuk kuliah Zoom yang tidak bisa aktif dan hadir pun diminta biaya. Semua ini wajib dikoordinasi oleh oknum Sandi dan Deny atas perintah Direktur, Capt. Samuel Palembang.
Secara matematis, jika dihitung setiap bulan mereka bisa mengeruk miliaran rupiah. Hasil dari penelusuran beberapa LSM dan media banyak yang terlibat atas pungli diam-diam tersebut.
Namun, yang sangat menonjol adalah nama Sandi dan Deny yang selama ini mengatur dan menutup-nutupi aksi demo untuk memonitor kasus-kasus di Poltekpel Banten, ujar narasumber.
Saat ini, media Jakarta dan Banten mendorong KPK, Kejaksaan, dan Mabes Polri untuk segera melakukan penyidikan dan menangkap pelaku-pelaku pungli di lembaga tersebut. Jika ditemukan bukti awal, tangkap dan seret direktur, Deny, dan Sandi untuk dijadikan tersangka. Poltekpel adalah sarana pendidikan yang bagus, namun disalahgunakan oleh oknum-oknum ini.
Saat dikonfirmasi, pejabat di SDM Perhubungan beralasan sedang rapat dan belum menjawab hingga berita ini naik. Deny pun sempat dikonfirmasi tapi hanya menjawab akan diteruskan kepada yang bersangkutan, padahal Deny sendiri terlibat dalam pungli ini.
Lempar melempar masalah dalam kasus ini sudah biasa dan setiap orang akan selalu menyelamatkan diri masing-masing.
Saat dikonfirmasi, Direktur dan staf Deny beserta Sandi hingga berita ini dipublikasi tidak mau menjawab pertanyaan wartawan.
Hal ini menunjukkan mereka merasa takut dan khawatir kasus ini terungkap. Lembaga ini pun sekarang telah menutup akses masuk dan memberi perintah penjaga di depan pintu masuk untuk tidak memberi izin LSM dan media menemui narasumber maupun pemangku jabatan di lembaga tersebut, padahal lembaga ini adalah milik masyarakat.
Dahulu, Poltekpel Banten sangat terbuka dan kooperatif. Disinyalir, lembaga dinas maritim dan kelautan ini sangat terindikasi dengan praktik-praktik KKN, khususnya pungutan liar dalam pendidikan yang sangat mengkhawatirkan. (JJ)
