πππππ§π , πππππ¬πππ°π¬.ππΌπΊ β Polrestabes Semarang berhasil mengungkap jaringan bandar judi online yang terlibat dalam pendirian aksi tawuran remaja di Kota Semarang. Rabu (23/10).
Dalam penyelidikan terbaru, diketahui bahwa para bandar ini membayar gangster hingga Rp 8 juta per bulan untuk memicu emisi di sejumlah wilayah, dengan motif mengalihkan perhatian menjelang Pilkada.
Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol. Irwan Anwar, menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan tidak hanya untuk tawuran, tetapi juga untuk memuat berbagai kegiatan kelompok gangster, termasuk pembelian atribut, minuman keras, dan biaya pengobatan akibat bentrokan. Terlebih lagi, para gangster mewajibkan mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial mereka sebagai bentuk kompensasi.
βKurang lebih mereka menerima Rp 5-8 juta per bulan dari bandar judi online. Aksi tawuran ini dilakukan sebagai upaya mengalihkan perhatian dari pengamanan Pilkada,β ujar Irwan saat konferensi pers di Mapolrestabes Semarang.
Dalam mengungkap kasus ini, polisi menangkap tiga admin media sosial yang terlibat dalam pengorganisasian gangster tersebut. Tersangka ketiga adalah Muhammad Iqbal Samudra (22), Muhammad Alfin Harir (19), dan Sandy Wisnu Agusta (23), yang diketahui mengelola beberapa kelompok gangster di Semarang, termasuk Alstar, Young_street_404, Teamdadakan, dan Teammasok.
Investigasi lebih lanjut juga mengungkap keterlibatan remaja SMK yang diduga diorganisir untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa siswa yang berakhir ricuh beberapa waktu lalu.
βSebagian besar siswa SMK yang terlibat datang dari luar kota, seperti Demak, Grobogan, dan Ungaran. Ini jelas bukan aksi spontan,β tambah Irwan.
Pihak kepolisian menduga kuat ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas keamanan jelang Pilkada Kota Semarang. βKami akan terus menindak tegas mereka yang mencoba memanfaatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan melanggar hukum. Jangan sampai ada pihak yang merusak kondusivitas wilayah kita,β tegasnya.
Polrestabes Semarang berkomitmen untuk menjamin keselamatan jalannya Pilkada dan memastikan agar aksi kriminal yang melibatkan remaja tidak lagi terjadi.
