Mabesnews.com.Bulukumba, – Ketegangan seputar dugaan buruknya pelayanan di Puskesmas Bontobahari Kabupaten Bulukumba terus berlanjut setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi III DPRD pada Rabu, 6 November 2024, gagal mencapai solusi. Rapat yang semula bertujuan untuk meredakan masalah ini, malah dihentikan oleh Ketua Umum Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK), Andi Riyal. Ia menilai pembahasan dalam RDP tidak sesuai dengan komitmen awal yang telah disepakati, terutama terkait ketidakhadiran Kepala Puskesmas dari sepuluh kecamatan dan perwakilan BPJS Kesehatan.
Riyal menegaskan bahwa RDP yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Puskesmas dan BPJS Kesehatan, sangat penting untuk mencari solusi atas persoalan pelayanan kesehatan yang buruk di Puskesmas Bontobahari, yang juga disertai dengan dugaan pungutan liar terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan.
“Untuk masalah ini segera tuntas, Komisi III DPRD Kabupaten Bulukumba harus segera membuka kembali RDP dan menghadirkan semua Kepala Puskesmas serta BPJS Kesehatan,” ujar Riyal kepada Komisi III DPRD Bulukumba.
Polemik ini berawal dari keluhan masyarakat terkait pelayanan di Puskesmas Bontobahari, termasuk dugaan adanya pungutan biaya untuk pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. GISK, sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat, meminta agar masalah ini segera ditindaklanjuti dengan transparansi.
Jika tidak ada langkah tegas yang diambil oleh DPRD Kabupaten Bulukumba, Riyal mengancam akan menggelar Aksi Jilid Tiga di depan Kantor DPRD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. “Saya sudah perintahkan seluruh anggota GISK untuk melakukan aksi besar-besaran dan mengawal persoalan ini, termasuk dugaan pungli. Kami memiliki bukti kuitansi pembayaran,” tegas Riyal.
Tak hanya itu, GISK juga berencana untuk menyurati Kementerian Kesehatan dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar dapat ikut campur dalam menyelesaikan masalah ini, terutama terkait dugaan pungutan liar yang terjadi di Puskesmas.
Dengan kondisi ini, masyarakat Bulukumba berharap agar DPRD dan instansi terkait segera mengambil tindakan konkret untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan menghindari praktik yang merugikan warga.*
