MABESNEWS.COM – Program makanan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat dan mulai dijalankan di Jawa Tengah menuai beragam tanggapan. Meski diapresiasi sebagai langkah strategis untuk mencetak generasi sehat dan cerdas, implementasinya masih memunculkan sejumlah catatan penting.
Pada Kamis (9/1/2025), Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana, mengakui bahwa program tersebut baru dapat dijalankan di 13 kabupaten/kota di provinsi ini. Daerah lainnya, menurut Nana, masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan infrastruktur dapur dan mekanisme distribusi.
“Tidak mudah mempersiapkan tempat pelayanan pemenuhan ini, tapi kami optimis semuanya akan menyusul segera,” ujar Nana usai meresmikan Jembatan Rejosari di Magelang.
Namun, pertanyaan besar muncul: Apakah program ini benar-benar mampu menyasar anak-anak yang membutuhkan atau hanya menjadi seremonial belaka?
Di Magelang, Pj Bupati Sepyo Achanto melaporkan bahwa sebanyak 2.629 paket makanan telah didistribusikan ke 16 sekolah pada 6 Januari lalu. Menu yang diberikan, menurutnya, memenuhi standar gizi dengan kandungan nasi, sayuran, daging, buah, dan susu. Namun, laporan ini perlu diverifikasi lebih lanjut.
Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran terkait kualitas makanan dan keberlanjutan program. Sejumlah aktivis pendidikan di Magelang menyoroti potensi distribusi yang tidak merata dan menu makanan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak di berbagai wilayah.
“Bagaimana memastikan bahwa ini bukan hanya program yang terlihat baik di atas kertas, tapi benar-benar menjawab masalah stunting atau malnutrisi?
Kita tidak bicara soal nasi dan lauk saja, tapi keberlanjutan dan dampak jangka panjang,” ujar Fajar, seorang pegiat pendidikan di Magelang.
Dengan alokasi dana Rp 67,13 miliar dari Pemprov Jawa Tengah untuk mendukung program ini, publik berharap ada pengawasan yang lebih ketat.
“Anggaran besar harus diiringi dengan transparansi. Jangan sampai ada kebocoran di level distribusi atau penyediaan bahan makanan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan, program makanan bergizi gratis seharusnya juga melibatkan komunitas lokal, seperti UMKM dan sekolah luar biasa (SLB), untuk memastikan bahwa selain memenuhi kebutuhan siswa, program ini juga berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Program makanan bergizi ini juga perlu menyasar anak-anak berkebutuhan khusus yang seringkali luput dari perhatian. SLB seperti Sekar Handayani di Magelang, yang mengelola Angkringan Kopi Kandang untuk melatih keterampilan siswa, bisa menjadi mitra strategis dalam menyediakan makanan bergizi sekaligus memberdayakan siswa mereka.
“Jika program ini ingin inklusif, jangan hanya fokus pada sekolah reguler. Anak-anak dengan kebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama untuk mendapat asupan gizi terbaik,” ujar salah satu pengelola SLB di Magelang.
Program makanan bergizi gratis adalah langkah penting, tetapi efektivitasnya harus terus dievaluasi. Pemerintah diminta tidak hanya fokus pada pelaksanaan awal, tetapi juga pada keberlanjutan dan dampak jangka panjangnya.
Generasi sehat dan cerdas bukan hanya soal menu di piring mereka hari ini, tapi bagaimana sistem pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial mampu berjalan beriringan demi masa depan yang lebih baik.
Simak breaking news berita dan artikel pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita di https://www.mabesnews.com
