Mabesnews.com. TABTENG. Desa Sorkam kanan, Kec.Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah. Senin 29/04/2024. Atas kunjungan Tim dari pihak LSM dan awak media untuk konfirmasi kepada bapak kepala desa Sorkam kanan di duga alergi terhadap kedatangan pihak Jurnalis dan LSM.
Sesuai dengan informasi dan tugas multi fungsi dari tim awak media untuk mengadakan tugas kontrol sosial di berbagai desa di wilayah kecamatan sorkam barat, Kabupaten Tapteng. Awak media banyak menemukan hal-hal yang perlu untuk di konfirmasi dengan bapak kepala desa sebagai aparatur ke pemerintahan desa di daerahnya.
Di mana di kantor desa tersebut tidak terpampang plang nama kantor kepala desa, juga kita lihat di ruangan kegiatan hari-hari kegiatan perangkat desa tidak terpampang lambang Negara Republik Indonesia ” Gambar Garuda Pancasila serta Gambar Presiden Republik Indonesia, kita juga lihat tidak terpampang Fhoto dari pimpinan daerah Kabupaten Tabteng. Struktur mekanisme kepersngjatsn desa juga tidak ada serta papan dari pamplet BPD. Ketika pihak LSM dan Tim Jurnalis untuk konfirmasi tentang beberapa hal yang seharusnya di taati oleh berbagai kantor kepala desa , perangkat menjawab hal itu sudah biasa di sini dan memang dari dulu keadaannya begitu. Pihak LSM & Jurnalis amat terkesan dengan hal yang sangat sepele menurut perangkat desa. Indikasi dari hal tersebut kita mencoba konfirmasi dengan bapak kepala desa namun, tidak ketemu dengan berbagai alasan ada urusan penting atau urusan dinas desa di luar. Belum lagi kita berbicara mengenai penggunaan dana anggaran dana sitim matika penyaluran nya di lapangan. Pihak LSM dan Jurnalis juga meninjau salah satu fasilitas umum di kantor desa tersebut, sangat amat memprihatikan, dalam arti tidak terawat dan tidak terurus, padahal sesuai dengan keterangan dan laporan SPJ tahunan terlampir biaya perawatan kantor desa serta fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan kantor desa. Ini sangat di sayangkan pihak Inspektorat dan BPMD Serta Instansi Kecamatan tidak peduli dan tidak mengadakan kontrol sosial dalam pengawasan desa. Ini perlu di laporkan ke pihak ke pihak APH dan DPRD Serta Ke- Pemerintah Daerah Tabteng , untuk mengadakan evaluasi terhadap keadaan desa di setiap area wilayah Kepemerintahannya.
Bz.Zebua.
