PATI Kembali Geruduk Kantor DPRD Bulukumba, Tuntut Transparansi Proyek Bermasalah

Mabesnews.com.Bulukumba – Lembaga Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Bulukumba, menuntut kejelasan atas laporan mereka yang tak kunjung ditindaklanjuti. Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PATI, Agus Salim, yang akrab disapa Jihank, bersama Jenderal Lapangan Ibrahim Ilyas dan Koordinator Lapangan Udin Karim, 03/02/2025.

Namun, sayangnya, tak satu pun anggota DPRD berada di kantor tersebut karena tengah menghadiri kegiatan Hari Jadi Bulukumba ke-65 di Lapangan Pemuda. Tak kehilangan semangat, massa aksi kemudian memutar arah dan melanjutkan demonstrasi mereka di bundaran phinisi depan Kantor Bupati Bulukumba.

Dalam orasinya, Jihank menegaskan tuntutan mereka:

1. Mendesak Komisi III DPRD Bulukumba segera turun ke lokasi yang dilaporkan untuk memeriksa indikasi penyimpangan.

2. Mengajak DPRD bersama-sama PATI melakukan inspeksi lapangan ke titik-titik proyek yang diduga bermasalah.

3. Menuntut DPRD memanggil dinas terkait, Inspektorat, Kejaksaan, dan Tim Tipikor untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.

 

Proyek-proyek yang menjadi sorotan PATI meliputi:

Pengerjaan rabat beton di Desa Bulolohe dan Desa Darubiyah

Jembatan di Desa Manjalling

Pembangunan pagar Mal Pelayanan Publik (MPP) Bulukumba

Pengerjaan talud di Desa Padalloang

“Jangan hanya sibuk bagi-bagi proyek, sementara aspirasi masyarakat diabaikan begitu saja. Kami menuntut keadilan dan transparansi,” tegas Jihank di tengah kerumunan massa yang memadati bundaran.

Aksi ini akhirnya membuahkan hasil setelah tiga anggota DPRD hadir untuk menemui para demonstran. Dalam pertemuan tersebut, mereka berjanji di atas materai akan menyampaikan tuntutan PATI kepada pimpinan DPRD dan memastikan ada tindak lanjut konkret atas laporan yang telah disampaikan.

Aksi ini menegaskan komitmen PATI dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas publik di Kabupaten Bulukumba, sebagai bentuk kontrol sosial atas kinerja para pemangku kebijakan.