Musyawarah Forum Rembuk Desa Penyangga (FRDP) Taman Nasional Way Kambas terkait konflik gajah dan rencana perluasan areal kandang badak ring 3 dengan tokoh masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat 

MabesNews.com, Lampung Timur – Pelaksanaan musyawarah Forum Rembuk Desa Penyangga (FRDP) Taman Nasional Way Kambas,

Sabtu (28/12/2024) bertempat di kediaman Hisyam Kades Toto Projo Way bungur.

Musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi yang baik bagi masyarakat desa penyangga, keberlanjutan konservasi satwa, dan pengelolaan kawasan TNWK. Para pihak yang terlibat berharap agar setiap langkah yang diambil dapat mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

 

Musyawarah yang diadakan dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat desa penyangga, pihak WCS (Wildlife Conservation Society) yang terkait dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), serta Ketua GMP (GARUDA MUDA PROJAMIN) Bung Fikri, bertujuan untuk mencari solusi terkait dua isu penting. Pertama, adalah konflik antara gajah liar dan masyarakat desa penyangga yang sering terjadi di sekitar kawasan TNWK yang terjadi sudah bertahun-tahun tanpa ada solusi yang membantu warga agar tidak terjadi konflik,bahkan warga di sekitar hutan penyangga sering menjadi korban satwa liar Kedua membahas rencana perluasan kandang Badak di Ring 3 TNWK.

Saat dimintai keterangan oleh awak Media MabesNews terkait konflik gajah dan rencana perluasan kandang badak Ring 3 TNWK,Ketua FRDP Bung Suprayitno menyampaikan”Kami akan berjuang secara bersama-sama untuk membantu warga desa penyangga menyampaikan kepada anggota DPRD Propinsi Lampung dan DPR RI,bila perlu ke Presiden RI bapak PRABOWO SUBIANTO,”tutur Suprayitno.

Ketua BARAK–NKRI Propinsi Lampung mengungkapkan” bahwa konflik antara gajah liar dan masyarakat desa penyangga memang menjadi masalah yang perlu segera dicari solusinya, mengingat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat dan upaya konservasi satwa liar, bung Joko sapaan akrab nya menyatakan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi seperti WCS untuk mencari pendekatan yang dapat mengurangi konflik ini, baik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap gajah maupun dengan langkah-langkah pengamanan yang lebih efektif.

Terkait rencana perluasan kandang badak Ring 3 di TNWK, Bung Joko juga menekankan pentingnya pengelolaan yang hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak terhadap ekosistem sekitar dan kehidupan masyarakat desa penyangga. Ia berharap bahwa semua pihak dapat duduk bersama untuk mendiskusikan solusi yang terbaik dan seimbang antara kepentingan konservasi dan kesejahteraan masyarakat,”ucap Joko.

Bung Fikri sebagai Ketua DPC GMP (GARUDA MUDA PROJAMIN) Lam-Tim dalam sambutan nya mengatakan”agar permasalahan yang terjadi sudah berpuluh-puluh tahun lama nya bisa teratasi mengajak semua pihak untuk duduk bersama dalam musyawarah ini, dengan harapan bisa menemukan solusi yang menguntungkan bagi masyarakat desa penyangga, konservasi satwa liar, dan pengelolaan TNWK secara berkelanjutan. Dialog yang terbuka dan partisipatif diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang mencakup langkah-langkah pencegahan konflik dengan gajah, serta rencana perluasan kandang badak yang tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan bukan sebaliknya hanya menguntungkan secara finansial oknum-oknum terkait dan merugikan warga sekitar hutan penyangga di TNWK” tegas Rahmatuloh fikri sebagai Ketua DPC GARUDA MUDA PROJAMIN Lampung Timur.

Sementara itu, Ketua FRDP (Forum Rembuk Desa Penyangga), Suprayitno di penghujung acara mengucapkan terima kasih kepada Awak media dan LSM perduli lingkungan yang hadir pada acara musyawarah tersebut.

“Mari kita satukan visi dan misi dari rakyat untuk rakyat serta akan kembali kepada rakyat khusus nya warga di sekitar hutan penyangga”tutup Suprayitno.

(Ipung Andriansyah)