Mabesnews.com.Bulukumba – Isu dugaan pungutan liar (pungli) terkait beasiswa aspirasi semakin mengundang perhatian publik. Aliansi Mahasiswa Bergerak Universitas Muhammadiyah Bulukumba (AMB UMB) baru saja menemukan bukti tambahan yang memperluas cakupan masalah ini, tidak hanya melibatkan Partai Golkar, tetapi juga Fraksi Gerindra DPR RI. Temuan ini semakin mengguncang kepercayaan mahasiswa dan orang tua terhadap integritas proses beasiswa.
Juru bicara AMB UMB, Faldin Buton, menegaskan bahwa bukti baru tersebut menunjukkan keterlibatan Fraksi Gerindra dalam dugaan pungli ini. “Kami telah menemukan alat bukti baru yang mengaitkan Fraksi Gerindra, selain Fraksi Golkar. Dugaan kami semakin kuat bahwa terjadi mobilisasi orang tua mahasiswa untuk membahas KIP di kampus, dengan kehadiran sejumlah dosen,” ungkapnya kepada awak media.
Mobilisasi ini diduga terjadi sebelum isu diarahkan ke Fraksi Golkar, yang menimbulkan spekulasi bahwa Fraksi Gerindra terlibat di tahap awal. “Hal ini semakin membingungkan, karena adanya dugaan pengalihan isu dari Fraksi Gerindra ke Golkar justru menambah rumit situasi. Mahasiswa dan orang tua kini mempertanyakan transparansi dalam proses ini,” tambah Faldin.
Menanggapi perkembangan ini, AMB UMB telah mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat resmi kepada Fraksi Gerindra DPR RI, menuntut klarifikasi dan tindakan segera terkait bukti yang ditemukan. Selain itu, mereka juga telah melayangkan surat pengaduan kepada LLDIKTI Wilayah IX Sultan Batara untuk menyelidiki dugaan keterlibatan perguruan tinggi dalam kasus ini.
“Kami juga menunggu klarifikasi terbuka dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Keterlibatan kampus dalam masalah ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Kami hanya ingin semua pihak yang terlibat bertanggung jawab, dan keadilan ditegakkan,” tegas Faldin.
Situasi ini semakin memanas dengan meningkatnya tekanan publik terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Kasus pungli beasiswa ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pendidikan yang seharusnya adil dan transparan. Kini, publik menantikan langkah tegas dari lembaga-lembaga terkait untuk meredakan kebingungan dan keresahan yang ada.*
