MabesNews.com, BANTEN – Ketua Umum DPP LSM Geram Banten Indonesia, Alamsyah meminta supaya Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tangerang, dr. H. Ahmad Muchlis. MARS dicopot dari jabatannya.
Hal itu dikatakan Alamsyah, merespon setelah terungkapnya oknum Tenaga Kesehatan (Nakes) kesandung narkoba yang bertugas di salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.
“Saya menilai Kadinkes Kabupaten Tangerang (dr. H. Ahmad Muchlis) mending dicopot dari jabatannya karena tidak sungguh-sungguh dalam memberantas narkoba. Buktinya, ada oknum Nakes yang bertugas di Puskesmas tersandung Narkoba,” kata Alamsyah, Kamis (22/8/2024).
Alam sangat menyayangkan, upaya Dinkes Kabupaten Tangerang melalui Sekretaris Dinas (Sekdis).Drg. Etta Darmayanti M. Kes, yang terkesan berkelit untuk membela diri dengan mencari alasan, pihaknya tidak punya anggaran untuk melakukan tes urin dalam upaya pencegajan penyalahgunaan narkoba.
Sementara diketahui selama ini, sangat sering Dinkes Kabupaten Tangerang melakukan agenda rapat di hotel-hotel yang tentu agenda rapat tersebut menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
“Terkait oknum Nakes yang tersandung Narkoba itu, kami akui kecolongan. Oknum Nakes tersebut saat ini sudah dinonaktifkan dari pekerjaannya sebagai Tenaga Kesehatan,” jelas Etta Darmayanti, kepada LSM Geram Banten Indonesia saat melakukan audiensi dengan Dinkes Kabupaten Tangerang di aula Dinas Kesehatan, Kamis (22/8/2024).
Selanjutnya Drg. Etta mengatakan, bahwa di lingkup Dinkes maupun di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang belum pernah melakukan upaya tes urine bagi seluruh Nakes untuk mengetahui apakah Nakes tersebut bebas dari penyalahgunaan Narkoba.
“Kalau untuk Nakes baik di lingkup Dinkes maupun di seluruh Puskesmas kita memang belum melakukan test urine hanya test kesehatan biasa saja seperti Medical Cek Up atau MCU, ” ujarnya.
Ditanya soal upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba atau program test urine baga para Nakes, Drg. Etta menyebut, akan menyampaikan hal itu kepada Kadinkes karena terkait Dinkes tak memiliki anggaran.
“Kalau terkait program test urine bagi para Nakes, saya akan sampaikan ke pak Kadis, karena Dinkes sendiri tidak punya anggaran dan juga belum bisa dilaksanakan saat ini, harus mengusulkan Anggaran Biaya Tambahan atau ABT, ” tandasnya.
Sementara itu Ketua Umum DPP LSM Geram Alamsyah mengaku prihatin jika petugas Nakes tersandung Narkoba, apalagi di tingkat Puskesmas.
Belum lagi kata Alam, banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan di Puskesmas, padahal Puskesmas itu adalah pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk di wilayah kerjanya.
Puskesmas itu memberikan pelayanan pencegahan penyakit, konsultasi, saran pengobatan, dan penanganan rawat jalan. Puskesmas juga melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
Masyarakat berharap bahwa puskesmas dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas, komprehensif, dan berkesinambungan.
“Jangan sinis dan kecut juga saat memberikan pelayanan, ” pungkas Alamsyah.
(PESTA TAMPUBOLON)
