Mabesnews.com.Bulukumba – Kantor Inspektorat Kabupaten Bulukumba kembali diramaikan aksi demonstrasi. Aliansi Masyarakat Bersatu (A1) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) kembali turun ke jalan, mendesak Inspektorat untuk mundur dari jabatannya jika tak mampu berbuat apa – apa dikasus dugaan kerugian negara pada Pengelolaan anggaran DAK 2024 Dinas Pendidikan. Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan Satpol-PP ini menandai protes yang semakin intensif terhadap kinerja lembaga pengawas tersebut, kamis 16/01/2025.
Rijal, salah satu orator dari Asatu, dengan lantang menyatakan ketidakmampuan Inspektorat dalam menjalankan fungsinya. “Inspektorat dinilai tidak mampu bekerja sesuai pungsinya sebagai pengawas dan lebih baik mundur dari jabatannya,” teriak Rijal di depan kantor Inspektorat.
Ini bukan demonstrasi pertama. Ketua Asatu Tri Wahyudi Nur, mengungkapkan bahwa ini sudah aksi kedua kalinya di inspektorat. Ia bahkan Menduga Inspektorat melindungi “Mafia” di dinas pendidikan dan rekanan, terkait dugaan penyelewengan anggaran.
IMM Bulukumba turut menyuarakan keprihatinan yang sama. Ketua IMM Bulukumba, Agus Salim, mendesak Inspektorat untuk segera menginvestigasi indikasi penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan. Ia juga mempertanyakan praktik “pinjam bendera” dalam proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah, menuntut transparansi penuh atas semua kegiatan tersebut.
Aksi ini dikawal ketat oleh puluhan aparat kepolisian dari Polres Bulukumba, dipimpin langsung oleh Kasat Lantas AKP Andi Idris. Kehadiran aparat ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani situasi yang memanas tersebut. Namun, demonstrasi ini juga menjadi cerminan besarnya ketidakpercayaan publik terhadap kinerja Inspektorat Bulukumba. Apakah Inspektorat akan merespon tuntutan ini? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.
Menanggapi aksi tersebut, kepala Inspektur Andi Mannankasi menemui para demonstran. Ia menyatakan kesiapan Inspektorat untuk berdialog dan mendiskusikan tuntutan kedua lembaga tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal penyelesaian masalah dan mengembalikan kepercayaan publik.
