Mabesnews.com.Bulukumba – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asatu akan kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi demonstrasi jilid 3 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba. Aksi ini rencananya akan berlangsung dalam waktu dekat sebagai bentuk protes atas sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan respons dari pihak terkait.
Ketua LSM Asatu Try Wahyudi Nur, melalui keterangan resminya, menyampaikan bahwa aksi ini akan menyoroti dua isu utama. Pertama, lambannya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba. Menurut Try, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK sangat penting untuk memastikan anggaran tersebut benar-benar digunakan demi peningkatan kualitas pendidikan.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi terkait pentingnya pembentukan Pansus ini sejak aksi sebelumnya. Namun, sampai sekarang, DPRD belum memberikan respons yang jelas” ujarnya.
Isu kedua yang menjadi sorotan adalah maraknya pembangunan pasar modern di Bulukumba. Try menilai kehadiran pasar modern ini mematikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. “Pasar modern terus menjamur tanpa ada pengawasan yang jelas. Banyak UMKM yang mengeluh terkait maraknya pasar yang berdiri di sekitarnya tanpa harus melihat dampaknya. Kami mendesak DPRD untuk segera membuat regulasi yang berpihak pada UMKM,” tambahnya.
Asatu berharap aksi jilid 3 ini dapat membuka mata para wakil rakyat di DPRD Bulukumba agar lebih peka terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat. Mereka juga menyerukan agar masyarakat Bulukumba turut mendukung upaya ini demi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.
Bulukumba – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asatu akan kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi demonstrasi jilid 3 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba. Aksi ini rencananya akan berlangsung dalam waktu dekat sebagai bentuk protes atas sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan respons dari pihak terkait.
Ketua LSM Asatu Try Wahyudi Nur, melalui keterangan resminya, menyampaikan bahwa aksi ini akan menyoroti dua isu utama. Pertama, lambannya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba. Menurut Try, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK sangat penting untuk memastikan anggaran tersebut benar-benar digunakan demi peningkatan kualitas pendidikan.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi terkait pentingnya pembentukan Pansus ini sejak aksi sebelumnya. Namun, sampai sekarang, DPRD belum memberikan respons yang jelas” ujarnya.
Isu kedua yang menjadi sorotan adalah maraknya pembangunan pasar modern di Bulukumba. Try menilai kehadiran pasar modern ini mematikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. “Pasar modern terus menjamur tanpa ada pengawasan yang jelas. Banyak UMKM yang mengeluh terkait maraknya pasar yang berdiri di sekitarnya tanpa harus melihat dampaknya. Kami mendesak DPRD untuk segera membuat regulasi yang berpihak pada UMKM,” tambahnya.
Asatu berharap aksi jilid 3 ini dapat membuka mata para wakil rakyat di DPRD Bulukumba agar lebih peka terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat. Mereka juga menyerukan agar masyarakat Bulukumba turut mendukung upaya ini demi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.
