MabesNews.com, Jakarta – Laskar Ampera Arief Rachman Hakim Angkatan Enam Enam mengingatkan lagi pemerintah soal “Darurat Beras” yang dihadapi Indonesia dalam rapat persiapan penyuluhan kelompok tani binaan mereka di Jawa Barat Sabtu (13/07/2024).
Dalam kesempatan itu, Binsar Effendi Hutabarat selaku Sekretaris Jenderal menanggapi hasil Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Kompas bertajuk “Meninjau Ulang Kebijakan Subsidi Pupuk” di Menara Kompas Jakarta (10/07/2024).
Menurutnya rencana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Komisi VII DPR untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton merupakan upaya yang kurang tepat.
Binsar lebih sependapat alokasi anggaran tersebut digunakan pemerintah untuk memperbaiki skema penyaluranya dan mendorong penggunaan pupuk organik yang nyata-nyata mampu meningkatkan unsur hara tanah dan menekan harga pokok produksi.
“Untuk apa kita tambah pupuk kimia yang mahal kalau pupuk organik bisa kita gunakan untuk naikan unsur hara tanah, lebih hemat, lebih baik perbaiki skemanya. Tapi saya senang mata perintah melihat adanya kecurangan penyaluran pupuk subsidi yang saya sampaikan Juni lalu. Perbaiki itu agar tidak terus dinikmati distributor, rata-rata Rp. 600 miliar lho!” tuturnya.
Yusup Hendriyanto selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Investasi Laskar Ampera Arief Rachman Hakim Angkatan 66 yang ditunjuk oleh Ketua Umum dan para pejuang Angkatan ’66 itu menambahkan, bahwa apa yang disampaikan Binsar bukan tidak beralasan.
Apa yang disampaikan Dwi Andreas selaku Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) bahwa manfaat penggandaan output subsidi pupuk hanya mencapai 3,6 persen dan kesejahteraan petani justru menurun -0,01 persen adalah bukti subsidi pupuk tanpa adanya peningkatan mekanisasi pertanian akan percuma, Pemerintah harus mendorong alternatif penggunaan pupuk organik menyikapi kondisi petani Indonesia saat ini.
“Indikasinya cukup kuat, sejak 2012 FAO sudah menyebutkan hasil marginal dari pengeluaran pemerintah untuk subsidi pupuk lebih rendah dibanding sektor lainya, secara ekonomis pendapat Yayan Satyakti, ekonom kita dari Universitas Padjadjaran, yang mengkaji soal pupuk berdasarkan govermental multiplier, pengeluaran pemerintah untuk subsidi pupuk justru meningkatkan Demand pull inflation yang menggambarkan kenaikan harga yang terjadi akibat permintaan melampaui penawaran, tunggu apa lagi!?” Tambahnya.
Binsar Effendi Hutabarat dalam kesempatan itu kembali menegaskan Laskar Ampera Arief Rachman Hakim Angkatan Enam Enam akan mendorong Martin Khisna, Ece dan Budi Siko Purnomo sebagai tim pendamping untuk segera menyelesaikan laporan hasil pertanian petani binaan mereka di lapangan agar dapat segera disampaikan secara ilmiah kepada pihak terkait sebagai bukti nyata bahwa menekan harga pokok produksi adalah solusi cerdas dan pemerintah lebih serius untuk mendorong alternatif pupuk organik serta mengambil keputusan cepat untuk memperbaiki skema subsidi pupuk agar harga beras dapat segera diturunkan dan bangsa Indonesia terbebas dari ancaman krisis pangan.
(Bevin Siahaan/Chris Manalu)
