Krisis Lingkungan! PPI Bontobahari Berubah Menjadi Tempat Pembuangan Sampah, Nelayan Minta Copot Kadis Perikanan

Lainnya794 views

MabesNews.com.Bulukumba – PPI Bontobahari, yang seharusnya menjadi pelabuhan vital bagi kapal penangkap ikan, kini memprihatinkan dengan perubahannya menjadi lokasi pembuangan sampah.

Warga nelayan di sekitarnya merasa terganggu oleh penumpukan sampah yang merajalela, baik di darat maupun di permukaan air tempat kapal bersandar.

Samsuddin, nelayan setempat, menyuarakan ketidakpuasannya terhadap sikap apatis pihak pengelola PPI Bontobahari dalam mengatasi masalah ini.

“Keadaan ini bukan hanya menjadi sumber kekhawatiran, tetapi juga merugikan aktivitas sehari-hari masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung pada PPI Bontobahari,” ungkap Samsuddin, Sabtu (9/12/23).

Ia menjelaskan jika PPI Bontobahari, yang seharusnya menjadi pusat strategis bagi kapal penangkap ikan, kini tengah terjerumus dalam krisis lingkungan.

Tak hanya itu, keluhan dari warga nelayan di sekitar PPI semakin mencuat, seiring dengan penumpukan sampah yang mengotori darat dan perairan tempat kapal bersandar.

“Kami mengecam sikap acuh tak acuh pengelola PPI Bontobahari yang tampaknya tidak serius menangani masalah ini,” ucapnya.

Tidak hanya menjadi ancaman terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya nelayan, tetapi juga menjadi bencana lingkungan yang terus merajalela.

“Kondisi lingkungan yang semakin memburuk, menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan di sekitar PPI Bontobahari.

Bahkan Samsuddin dan rekan-rekannya dengan tegas mendesak Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah tindakan.

“Ini adalah bukti pengelola PPI Bontobahari yang gagal menjaga kebersihan dan mengelola pelabuhan secara efektif,” tukasnya.

Hingga berita ini dirilis, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan terkait krisis lingkungan di PPI Bontobahari. Warga nelayan dan masyarakat sekitar menanti tanggapan serta tindakan konkrit dari otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan serius ini.