Mabesnews.com.Makassar – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum Satlantas Polres Sinjai saat razia kendaraan di Jalan Poros Sinjai-Bone memicu gelombang protes. Komite Pusat Federasi Rakyat Indonesia (KP-FRI) mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk segera bertindak tegas.
Ketua Umum KP-FRI, Faskal, menyatakan bahwa tindakan seperti ini memperburuk citra kepolisian yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. “Kami tidak bisa tinggal diam melihat dugaan ini. Kapolda Sulsel harus memeriksa Kasat Lantas Polres Sinjai dan oknum yang terlibat. Jika terbukti, kami mendesak agar Kasat Lantas segera dicopot,” ujar Faskal dengan nada tegas.
Yang lebih mengejutkan, Kasat Lantas Polres Sinjai baru beberapa hari menjabat, namun sudah ada laporan negatif terkait pungli yang melibatkan anggotanya. Hal ini, menurut Faskal, menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah serius dalam pengawasan dan integritas di institusi tersebut.
“Pungli seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap polisi. Institusi kepolisian harus bersih dari oknum yang menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi,” tambahnya.
Masyarakat pun mendukung desakan ini, berharap adanya langkah nyata dari Kapolda Sulsel untuk menuntaskan kasus tersebut. KP-FRI menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat dipulihkan.
Semua mata kini tertuju pada Polda Sulsel. Apakah langkah tegas akan diambil, atau akankah kasus ini tenggelam seperti yang lain?
