MabesNews.com, Batu Bara : Senin 24 April 2024 – Bantuan langsung tunai ( BLT ) adalah merupakan suatu program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (conditional cash transfer) maupun tak bersyarat (unconditional cash transfer) yang bertujuan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu.
Meski merupakan program pemerintah pusat, mirisnya,masih sering kita temukan adanya penyimpangan hak – hak orang miskin tersebut dilakukan oleh oknum kepala dusun ( Kadus ) tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri atau memberikan kepada yang masih layak perekonomian nya.
Diantaranya, Bantuan langsung tunai (BLT) bersumber DD Limau Sundai Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2021 – 2023 provinsi sumater utara, bantuan langsung tunai ( BLT – DD ) dana desa yang seyogyanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin di desa tersebut, diduga kuat diselewengkan alias korupsi, tidak diberikan kepada warga penerimanya.
Seorang nenek lansia yang berinisial T. boru Sinaga berumur sekitar 82 tahun warga dusun II Desa Lmau Sundai, mengkritik kinerja para perangkat desa terutama sekali kepala dusun hingga kepala desa, yang tidak bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan tetap, T.boru Sinaga sangat mengharapkan agar pemerintah benar – benar memperhatikan masyarakat yang begitu layak sebagai keluarga penerima manfaat ( KPM ) BLT-DD yang di programkan
Pemerintah pusat telah membuat program pada tahun 2024 untuk non earmark antara desa mandiri tahap pertama 60 % yang harus di cairkan earmark dalam pencairan BLT-DD maksimal 25 % tidak ada minimalnya,ketahanan pangan ( ketapang ) minimal 20 % dan stunting.
Mulai Pemerintah Indonesia mengumumkan dilanda Covid-19 Pemerintah Indonesia,membatasi kegiatan masyarakat Indonesia mulai dari pembatasan sekala mikro sampai skala besar bahkan masyarakat Indonesia dilarang bepergian, dan keluar dari rumah.
Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat Indonesia dan pelarangan keluar rumah, maka pemerintah menerapkan segala program bantuan mulai dari PKH, PKM,BLT,BNPT kepada masyarakat agar terbantu dan perekonomian, serta daya beli masyarakat Indonesia terjaga dengan baik.
Mulai Kepala desa ( Kades ) yang berinisial R.S notabene sudah berakhir jabatan nya ( Purna Tugas ) bisa dihitung baru 3 kali dirasakan ibu lansia yang berinisial T boru Sinaga manfaat dari program pemerintah Indonesia sampai sekarang.
Desa Limau Sundai mengadakan pemilihan Kepala Desa dan terpilih E.Nadeak yang telah almarhum ( meninggal dunia ) dimasa jabatan nya selama berkisar satu tahun dua bulan.
Sebelum terpilih dan dilantik Kepala Desa ( Kades ) Desa Limau Sundai Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, para perangkat desa telah terlebih dahulu terpilih untuk mengisi delapan kepala dusun ( Kadus ),dan diduga ( menduga ) adanya permainan penerimaan dan seleksi para perangkat desa seperti kepala Dusun ( Kadus ) di Desa Limau Sundai tersebut.
Mulai sekdes yang ditinggalkan oleh Pak Sinurat ( almarhum ) sekdes sebelum nya kini di isi oleh berinisial D.N, mulai kepala dusun ( Kadus ) I,II,III,IV, V,VI,VII,VII diantaranya kepala dusun itu bukan penduduk Desa Limau Sundai tersebut.
Ada oknum kepala dusun II ( Kadus 2) Desa Limau Sundai yang berinisial R.MTD berbahasa dan melontarkan perkataan ” saya masih Dendam pada ibu lansia yang berinisial T.boru Sinaga tersebut, dan saya tidak akan berikan bantuan pemerintah pada ibu lansia tersebut alias saya coret dari daftar penerima bantuan pemerintah pusat!!!”. informasi dari seorang tokoh masyarakat Desa Limau Sundai yang berinisial M.Manurung yang dapat dipercayai dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran informasi tersebut.
Bila kita telusuri hasil kinerja para perangkat Desa Limau Sundai diduga kuat sarat korupsi, dan KKN serta perlu di evaluasi ulang kembali kinerja para kepala dusun ( Kadus ) Desa Limau Sundai itu.
Ibu lansia ( 82 tahun ) yang berinisial T.boru Sinaga,menyampaikan kepada Wartawan MediaKrimsus Polri.com memohon kepada pemerintah Indonesia melihat memperhatikan masyarakat nya yang lemah ini, dimana tidak dapat program bantuan baik PKH,PKM,BLT dari Kemensos dan dari BLT DD, ungkapnya.
Untuk pemerintahan bapak Presiden Republik Indonesia, masyarakat Desa Limau Sundai berharap mengambil tindakan tegas terhadap kepala dusun yang bermain atau Oknum kepala dusun yang diduga korupsi dana bantuan untuk masyarakat terutama masyarakat Desa Limau Sundai ini, tuturnya.
( Tim ).
