MabesNews.com, Medan-Pembangunan berkelanjutan harus didukung anggaran secukupnya melalui peningkatan penerimaan negara antara lain di sektor pajak.
Justru itu dunia usaha harus mendapat dukungan pemerintah antara lain dengan mempermudah perizinan atau regulasi yang dibutuhkan sekaligus menghapus pungutan liar atau pungli. Soalnya pungli mempersulit dunia usaha sehingga bisa menghambat pemasukan pajak ke kas negara.
Harapan itu disampaikan Ketua Umum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Khairul Mahalli saat berbicara kepada media ini di Medan, Rabu 6/11/2024.
Dia diminta tanggapannya seputar aktivitas dan perkembangan dunia usaha ke depan terutama di era Presiden Prabowo Subianto sekarang yang dinilai menaruh perhatian serius terhadap perkembangan pelaku usaha termasuk UMKM.
Mahalli panggilan akrab Khairul Mahalli menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri dengan semakin berkebangnya dunia usaha dapat dipastikan penerimaan negara terutama di sektor pajak akan semakin meningkat.
Di samping itu manakala pelaku usaha yang kedapatan memberikan uang atau upeti kepada pejabat harus dibebaskan dari tuntutan hukum. Soalnya mereka itu korban/victim yang diperas. Sebab prinsip usaha itu adalah efisiensi (maximizing profit,minimizing cost).
“Artinya tidak mungkin pelaku usaha menghamburkan uang kepada pejabat kalau tidak terpaksa. Yang dihukum adalah pejabatnya yangmelanggar sumpah jabatan. Namun pemerintah harus memberikan perlindungan hukum dan ketenangan kepada pelaku usaha baik korporasi maupun UMKM dalam menjalankan usahanya,” ujar Mahalli yang juga Dewan Pakar Aliansi Relawan Nasional (ARENAS) Prabowo
Ketua Umum Kadin Sumatera Utara ini melukiskan bukan rahasia umum lagi semakin maju dunia usaha di negeri ini akan membuka lapangan kerja, otomatis mengurangi pengangguran, menghasilkan devisa negara.
SUMBER DAYA ALAM
Menyinggung tentang sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal, Mahalli menyebutkan diantaranya sumber daya laut. Bukankah Indonesia, negara maritim yang hampir 2/3 wilayahnya adalah laut kaya akan aneka jenis ikan. Mahalli menilai pemerintah telah berhasil mengusir kapal-kapal asing yang menangkap ikan dilaut Indonesia sehingga terdapat kekosongan atau potensi besar untuk penangkapan ikan. Bangsa Indonesia harus mampu mengelola laut sendiri.
Itu sebabnya lanjut Mahalli, nelayan, BUMN perikanan Indonesia dan BUMN industri perkapalan harus harus diberdayakan untuk mengisi kekosongan. Tak hanya pemerintah juga membantu modernisasi penangkapan ikan oleh nelayan, BUMN perikanan membeli seluruh hasil tangkapan nelayan (offtaker).
“Sementara BUMN industri perkapalan menyediakan kapal-kapal penangkap ikan, kapal pengumpul dan kapal pengangkut ikan modern. Dengan demikian maka Indonesia akan menjadi produsen ikan terbesar di dunia. Tentu saja nelayan menjadi makmur yang dapat menarik minat generasi muda menjadi nelayan modern. Sgehingga sektor perikanan menjadi andalan ekonomi Indonesia selaku negara maritim,” kata Mahall.(tiar)
