MabesNews.com, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memang mengharapkan ada perlakuan khusus dari pemerintah sehingga tersedia fasilitas pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR selama ini.
“Selain itu lingkungan dan keamanan bagi pelaku usaha ini ke depan lebih terjamin termasuk perlindungan dari praktek yang merugikan UMKM. Tak hanya itu, mereka juga berharap sistem hukum di negeri ini berjalan adil,” kata Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Khairul Mahalli menjawab media ini di Medan, 11/11/2024.
Mahalli yang juga Ketum DPP Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) diminta tanggapannya atas perhatian khusus dan serius Presiden Prabowo Subianto terhadap penghapusan piutang kredit macet UMKM seperti KUR di bank.
Seperti diketahui baru-baru ini Presiden Prabowo secara resmi menghapus piutang macet yang membebani UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, maupun piuang macet UMKM di sektor lain.
Penghapusan piutang macet ini ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan saran dan aspirasi dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan harapannya bahwa kebijakan ini dapat membantu para petani, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya untuk tetap menjalankan usaha mereka dengan lebih baik.
Mahalli menyatakan keseriusan Presiden Prabowo terhadap pemberdayaan dan pengembangan pelaku UMKM di seluruh pelosok tanah air perlu diapresiasi. Soalnya UMKM bergerak di berbagai sektor usaha bahkan termasuk pertanian.
“Paling tidak harus kita akui manakala UMKM mengalami stagnasi dalam menjalankan usahanya tentu saja ada penyebabnya. Seperti misalnya daya beli rendah, usahanya tidak berjalan lancar sehingga KUR atau pembiayaan yang mereka peroleh di bank menjadi macet,” papar Mahalli yang juga Ketua Umum Asdeki.
Kondisi itu menurut Mahalli sangat mempengaruhi aktivitas UMKM dalam menjalankan usahanya. Barangkali Presiden Prabowo sudah sejak lama mendengar dan mengamati keluh kesah pelaku UMKM di berbagai pelosok nusantara terutama masalah piutang UMKM yang macet.
“Tak bisa kita pungkiri kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional termasuk terbukanya lapangan pekerjaan sungguh cukup besar. Itu sebabnya sejak awal pemerintah menyediakan skema kredit khusus seperti KUR dengan bunga yang disubsidi juga perlu kita apresiasi,” ucap Mahalli.
“Pelaku UMKM tentu berharap kepada pemerintah ke depan ini terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif seperti halnya kemudahan regulasi, perizinan dan aman dari segala pungutan liar di lapangan serta penerapan hukum yang berkeadilan,” imbuh Mahalli.
Berbicara tentang krisis moneter atau krismon pada 1997 dan krisis ekonomi global 2008, Mahalli menyebutkan Krismon yang berawal di Thailand berimbas di sejumlah negara di Asia. Tak terkecuali Indonesia. Bayangkan, hampir seluruh sektor ekonomi meluluhlantakan.
Padahal sebelumnya fundamental ekonomi Indonesia saat itu diantaranya terjadi surplus perdagangan lebih dari 900 juta dolar. Malah cadangan devisa menurut catatan Bank Indonesia (BI) lebih dari 20 miliar dolar AS. Termasuk kinerja perbankan cukup baik.
Bahkan krismon ikut menghantam ekonomi ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap US Dolar. Tak sedikit bank mengalami kerugian. Tak heran, masyarakat ramai-ramai menarik uang ketika itu. Puluhan bank tutup.Apalagi dunia usaha.
“Tapi tak bisa dipungkiri ketika itu yang mampu bertahan baik di tengah krismon maupun krisis global adalah UMKM. Meski ada diantaranya yang merangkak namun mereka bisa bertahan. Itu sebabnya pemerintah hingga saat ini masih memberi perhatian khusus terhadap keberadaan UMKM,” pungkas Mahalli yang juga Dewan Pakar Aliansi Relawan Nasional (ARENAS) Prabowo.(tiar)
