Mabesnews.com.Bulukumba – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al-Ghazali mengungkapkan dugaan adanya praktik tebang pilih dalam proses pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Bulukumba. Praktik tersebut dinilai merugikan masyarakat yang tidak memiliki akses orang dalam. 04/02/2025
Menurut Agung Selaku Ketua HMI Komisariat Al-Ghazali, proses pengurusan SIM di Satpas Polres Bulukumba sering kali tidak berjalan sesuai prosedur yang semestinya. “Masyarakat yang tidak punya jaringan orang dalam harus antre lama, sementara yang memiliki orang dalam bisa mendapatkan layanan lebih cepat. Ini jelas tidak adil,” ujarnya.
Selain itu, Agung juga menyoroti jam operasional pelayanan yang sering molor. “Seharusnya pelayanan SIM dimulai pagi hari, tetapi faktanya sering kali baru buka sekitar pukul 10, serta besar dugaan tarif tes kesehatan dan psikologi terdapat unsur pungli di dalam nya, seperti urus tes kesehatan Rp 35.000 tapi di puskesmas Rp 15.000 belum lagi tes psikologi Rp 100.000. Ini sangat menghambat dan memberatkan masyarakat yang ingin mengurus SIM”. tambahnya.
Agung selaku Ketua HMI Komisariat Al-Ghazali berharap pihak Polres Bulukumba dapat memperbaiki sistem pelayanan pengurusan SIM agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendesak pihak Polres bulukumba agar mampu mengevaluasi kinerja kanit satpas dan mampu transparan dalam pengelolaan anggaran psikologi dan kesehatan” Kami meminta transparansi dan pelayanan yang adil bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi. Pelayanan publik harus mengutamakan profesionalisme dan keadilan,” tegasnya.
Adapun tanggapan dari pihak kasat lantas kabupaten Bulukumba” Insyaallah saya akan awasi dan lebih ketat lagi pengawasan terhadap personil yang mengawasi Satpas. Sesuai atas cita bapak presiden yg transparan dan akuntabel dan lebih mementingkan pelayanan publik”. Masyarakat berharap ada perbaikan sistem dan evaluasi menyeluruh demi terciptanya layanan publik yang lebih baik.
