MabesNews.com, Kabupaten Labura Senin 30 Desember 2024 – Salah satu Desa yang berada di wilayah kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara bernama Desa Perkebunan Kanopan Ulu diduga berdiri diatas lahan HGU.
Hal ini tercetus karena lokasi Desa tersebut dikelilingi lokasi HGU Perkebunan Kanopan Ulu Leidong West Indonesia ( LWI ), sehingga menimbulkan asumsi bahwa diduga kantor Desa belum mengantongi sertifikat tanah dan bangunan, dan belum terdaftar sebagai aset Pemkab Labura.
Tanggal 11 Desember 2024, Tim media melakukan kunjungan ke Kantor Desa untuk mengkonfirmasi tentang informasi yang diterima oleh tim media. Akan tetapi Kepala Desa tidak berada ditempat, dan hanya bertemu Sekretaris Desa Perkebunan Kanopan Hulu, mengatakan, “Nanti saja Pak, Menunggu Kepala Desa saja Pak!,” Sebutnya.
Saat dilokasi, tim media ini melihat ada bangunan sekolah seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), diduga pembangunan gedung sekolah tersebut menggunakan Dana Desa.
Selain itu, penyaluran Dana Desa pun menjadi perbincangan hangat dikalangan para pemerhati Dana Desa dan wartawan terkait penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa, Bidang Ketahanan Pangan, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Diketahui jika Desa Perkebunan Kanopan Ulu memiliki 4 dusun seperti, Dusun I Pondok Wangi, Dusun II Pondok Wangi yang berada di perkebunan kanopan ulu, penduduknya mayoritasnya Karyawan, Dusun III Banyuwangi dan Dusun IV Banyuwangi yang terletak diperkampungan Masyarakat, yang dikelilingi olehHGU PT.Leidong West Indonesia ( LWI ).
Sekretaris Desa Perkebunan Kanopan Hulu, saat di Konfirmasi melalui pesan Tertulis WhatsApp oleh media ini, Minggu, (29/12) Pukul 17.14 WIB, belum kunjung dijawab. Selain itu, saat dihubungi melalui call WhatsApp sebanyak 3 panggilan, panggilan pertama pukul 17.17 WIB, panggilan kedua pukul 17.18 WIB, panggilan ketiga pukul 17.20 WIB, terlihat tampilan layar berdering namun HP Wartawan media ini tidak ditanggapi. Pukul 17.40 WIB, tim wartawan media ini kembali mengirim pesan WhatsApp untuk diberikan nomor kepala Desa Perkebunan Kanopan Hulu namun tidak kunjung dijawab.
Hal ini menimbulkan dugaan dan asumsi jika sekdes turut serta terlibat dan berusaha menutupi informasi serta menghalangi tugas wartawan didalam mengumpulkan informasi tentang dugaan penyelewengan ADD yang tidak sesuai dengan Aturan.
( RS / Tim ).
