MabesNews.com, Banda Aceh – Forum Aceh Bersatu (FAB) menilai Bakal Calon Walikota Banda Aceh Irwan Djohan dinilai sebagai sosok yang tidak pro terhadap persoalan rakyat, pasalnya sejak menjabat sebagai anggota DPRA periode 2019-2024 dirinya terlihat hampir tak pernah bersuara terkait berbagai persoalan rakyat di rapat dan sidang DPRA.
“Seorang DPRA itu digaji dan diberikan fasilitas untuk bersuara dan memperjuangkan rakyat dalam sidang dan rapat-rapat di parlemen. Tentunya sangat miris jika ketika menjabat sebagai wakil rakyat saja hanya datang duduk diam, terima gaji dan fasilitas serta anggaran pokir semata, lalu mengabaikan persoalan rakyat. Kita bisa lihat hampir 5 tahun menjabat sebagai anggota DPRA, sosok Irwan Djohan mewakili masyarakat terutama Kota Banda Aceh jelas hampir tak pernah bersuara dalam rapat maupun sidang DPRA padahal banyak hal yang harus disuarakan. Ini bukti nyata sosok Irwan Djohan tidak pro rakyat,” ungkap koordinator Forum Rakyat Bersatu (FAB) Saiful Mulki, Senin 15 April 2024.
Bahkan, Mulki ketika Covid-19 melanda dunia termasuk Aceh, tak kelihatan Irwan Djohan membantu rakyat. “Padahal saat itu rakyat sangat membutuhkan uluran tangan, tetapi Irjo sebagai wakil rakyat justru tak terlihat membantu rakyat,” ujarnya
Mulki menambahkan, ketika ditemukan adanya dugaan penjualan daging babi dan anjing di salah satu tempat di Banda Aceh, sosok Irwan Djohan sebagai wakil rakyat perwakilan dari Banda Aceh justru tak bersuara dan memilih bungkam seribu bahasa. Justru anggota DPRA dari daerah pemilihan lain yang lebih peduli dan bersuara. “Hal itu dinilai seakan menunjukkan bahwa Irwan Johan kurang peduli dengan persoalan di lingkungan sosial masyarakat kota. Bahkan kesannya dia kurang peduli dengan persoalan yang notabene menyangkut syariat Islam. Memang sech, jika kita lihat rekam jejak digital pasca pemilu 2012 silam ketika Irwan Djohan pertama muncul ke publik dalam pilkada tim nya sempat mengadakan pesta pora yang terkesan mengabaikan norma syariat di bumi Aceh,”bebernya.
Saiful Mulki melanjutkan, Irwan juga merupakan salah seorang pejabat yang sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ihwal pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh termasuk persoalan pengadaan kapal Aceh Hebat hingga Proyek Multiyears.
“Berdasarkan berbagai rekam jejak digital tersebut sungguh tak layak jika seorang Irwan Djohan berlagak seperti super hero yang seakan-akan menjadi sosok paling peduli dengan rakyat kota Banda Aceh, padahal banyak catatan yang bisa dilihat langsung oleh publik,” tandasnya.
(Samsul/Tim)
