Mabesnews com.Bulukumba – Program rehabilitasi SD Negeri 3 Kasimpuren yang dikelola oleh CV Mublis Jaya dengan anggaran sebesar Rp616.405.222 kini menjadi sorotan publik. Pelaksanaan proyek yang diduga asal-asalan, baik dari segi mutu maupun kualitas, menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas.
Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kasimpuren, H. Muhammad Arfin, S.Pd., mengungkapkan kebingungannya dalam mengawasi proyek tersebut. Dalam wawancara dengan Lembaga Pati, ia menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang seharusnya menjadi acuan dalam memantau pelaksanaan proyek, Selasa 14/01/2025.
“Saya sebagai penerima manfaat hanya menerima hasil pekerjaan. Saya tidak bisa menegur, apalagi mempertanyakan kualitasnya, karena saya sendiri tidak diberi dokumen terkait proyek ini,” ujar Muhammad Arfin.
Kondisi ini semakin diperburuk oleh dugaan kelalaian pihak konsultan pengawas. Pitri, yang disebut sebagai konsultan pengawas sekaligus pegawai honorer di Dukcapil, dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan. Akibatnya, kualitas pekerjaan tidak terjamin, bahkan diduga dilakukan asal-asalan oleh kontraktor.
Bukti Pekerjaan Bermasalah
Tim investigasi dari Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) juga menyoroti adanya indikasi kerugian negara dalam proyek ini. Udin Karim, salah satu anggota PATI, mengungkapkan bahwa hasil rehabilitasi tidak mencerminkan penggunaan anggaran yang optimal. Sebagai contoh, pagar di proyek sebelumnya yang diawasi oleh Pitri kini mengalami keretakan, meskipun telah dilakukan perbaikan.
“Kami menduga proyek ini tidak hanya dikerjakan asal-asalan, tetapi juga berpotensi merugikan negara dan penerima manfaat. Kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan yang seharusnya,” tegas Udin.
Kritik untuk Kepala Sekolah dan Pengawas
Kepala sekolah seharusnya berperan aktif dalam memantau proyek yang berlangsung di lingkungannya. Namun, minimnya informasi dan dokumen yang diberikan kepada pihak sekolah menjadikan kontrol terhadap proyek ini lemah. Di sisi lain, pengawas lapangan dinilai lalai, sehingga hasil pekerjaan jauh dari standar yang diharapkan.
Kasus ini menjadi perhatian serius masyarakat Bulukumba. Warga berharap ada langkah tegas dari pihak terkait untuk menyelidiki dugaan penyimpangan ini, memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta memperbaiki sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.*
