Mabes newscom l Jakarta – Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd., menyatakan harapannya agar Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat kembali menggunakan UUD 1945 versi asli. Dr. Iswadi menyebutkan bahwa alasan utama dari dorongan ini adalah kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mulai dirasakan setelah diberlakukannya UUD hasil amandemen tahun 2002.
“Ditinggalkannya UUD 1945 yang asli memiliki dampak sangat fatal dan berbahaya. Hal ini dapat disaksikan dan dirasakan dalam berbagai bidang, terutama dalam ekonomi. Beban kehidupan rakyat semakin berat, pengangguran meningkat, dan jurang antara si kaya dan si miskin semakin dalam. Harga kebutuhan pokok pun tak terkendali,” ujar akademisi asal Aceh ini.
Menurut Dr. Iswadi, keadaan tersebut diperburuk oleh penerapan sistem ekonomi liberal yang terbuka lebar oleh UUD 2002, yang memberi peluang besar bagi segelintir elite ekonomi untuk menguasai aset nasional. Akibatnya, mayoritas rakyat tidak merasakan kekayaan negara dan banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Lebih parahnya lagi, kaum elite ini berkolaborasi dengan penguasa yang sebagian di antaranya tersangkut korupsi,” tambahnya. Ia menilai bahwa kerusakan ini tak hanya terjadi di bidang ekonomi tetapi juga dalam politik nasional, yang kini banyak dikuasai oleh kepentingan oligarki. Dr. Iswadi menyebutkan bahwa sistem pemilu dan sistem kepartaian yang diatur oleh UUD 2002 telah memunculkan sistem politik yang kurang memihak pada kedaulatan rakyat.
*Kembali ke Khittah Kebangsaan* Kembali ke UUD 1945 yang asli, menurut Dr. Iswadi, merupakan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini. “Harapan ini bukan sekadar nostalgia, melainkan usaha untuk menemukan kembali nilai-nilai bangsa dalam menghadapi masa depan,” katanya. Dr. Iswadi berharap agar Prabowo dapat mengembalikan bangsa pada khittah kebangsaan sebagaimana dicita-citakan para pendiri negara.
Ia juga menekankan bahwa UUD 1945 yang asli didasarkan pada sila keempat Pancasila, yang menekankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, demokrasi politik dan ekonomi yang seimbang akan membuka jalan bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
*Menjaga Semangat Kebhinekaan dan Kemandirian*Dr. Iswadi juga berpendapat bahwa UUD 1945 yang asli mengedepankan nilai-nilai kemandirian ekonomi, gotong royong, dan kedaulatan nasional. Ia menganggap bahwa amandemen pada UUD 1945 telah membuka peluang lebih besar bagi pengaruh luar yang mengancam kemandirian bangsa. Baginya, semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi lebih terjaga dalam UUD 1945 yang asli.
Dalam pandangannya, perubahan konstitusi yang terjadi beberapa dekade terakhir justru mengakibatkan pergeseran fokus, di mana kepentingan rakyat sering kali tersisihkan oleh kepentingan segelintir elite. “Sistem demokrasi yang berkembang kini lebih menguntungkan oligarki, sementara aspirasi rakyat tidak lagi menjadi prioritas utama,” jelas Dr. Iswadi.
*Prabowo Diharapkan Mampu Mengembalikan Indonesia pada Jati Dirinya*
Dr. Iswadi berharap Prabowo Subianto dapat menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan sesuai nilai-nilai dasar dalam UUD 1945 yang asli. Ia menekankan bahwa pemimpin yang ideal adalah yang mampu memperkuat fondasi negara dengan menjaga kesatuan bangsa serta berani berdiri teguh di atas prinsip-prinsip nasional yang berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat.
Dengan kembali ke UUD 1945 yang asli, Dr. Iswadi percaya bahwa Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global sekaligus menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan Indonesia menjadi negara yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera,” ungkapnya dengan penuh optimisme, sebagai bentuk kecintaannya pada Tanah Air. (*)
