Mabes newscom l Jakarta : Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd., mengulas arah kebijakan swasembada pangan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dalam wawancara via telepon. Dr. Iswadi menekankan perlunya reorientasi kebijakan swasembada pangan demi mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh dan berkelanjutan. Menurutnya, upaya ini lebih dari sekadar meningkatkan produksi; pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sangat penting.
Dr. Iswadi menjelaskan bahwa reorientasi ini menjadi keharusan mengingat tantangan kompleks yang dihadapi, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan ketergantungan pada impor pangan. Indonesia, sebagai negara agraris kaya sumber daya alam, memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan. Namun, pencapaian ini memerlukan strategi yang terintegrasi dan perencanaan matang, bukan hanya peningkatan produksi secara kuantitatif.
Salah satu poin utama yang diangkat Dr. Iswadi adalah pentingnya pemberdayaan petani, yang ia sebut sebagai garda terdepan pencapaian swasembada pangan. Ia mencatat bahwa petani sering menghadapi hambatan dari segi akses modal, teknologi, hingga pasar. Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kapabilitas petani melalui program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, agar petani mampu mengelola lahan dan hasil pertaniannya dengan lebih baik.
Dr. Iswadi juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan swasembada pangan harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Misalnya, pola pertanian yang bergantung pada pupuk dan pestisida kimia berlebihan dapat merusak ekosistem tanah dan menurunkan produktivitas lahan. Karena itu, Dr. Iswadi merekomendasikan penerapan pertanian organik dan praktik ramah lingkungan lainnya untuk menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kualitas hasil pertanian.
Kebijakan diversifikasi pangan juga menjadi sorotan Dr. Iswadi. Menurutnya, ketergantungan pada komoditas tertentu, seperti beras, membuat Indonesia rentan terhadap krisis pangan. Ia mendorong pemerintah mengembangkan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti jagung, singkong, dan sagu, yang memiliki potensi besar sebagai bahan pangan alternatif. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan masyarakat pilihan pangan lebih beragam serta mendukung petani lokal.
Dalam perspektif ekonomi, Dr. Iswadi menilai bahwa pembangunan infrastruktur pertanian merupakan elemen krusial. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti irigasi, akses jalan ke pasar, dan teknologi pascapanen, sangat membantu petani dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian. Pemerintah, menurutnya, perlu melakukan investasi besar di sektor ini untuk memastikan hasil pertanian dapat diserap pasar dengan harga yang menguntungkan petani.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menekankan pentingnya peran teknologi dalam mendukung swasembada pangan. Era digital menghadirkan peluang besar bagi sektor pertanian, khususnya melalui teknologi pertanian presisi yang memungkinkan pengoptimalan sumber daya seperti air dan pupuk. Dr. Iswadi mendorong pemerintah menyediakan akses teknologi terjangkau bagi petani, baik melalui subsidi maupun pelatihan, agar petani bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik.
Di akhir wawancaranya, Dr. Iswadi menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar soal produksi, tetapi juga soal menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam pandangannya, pemerintahan Prabowo perlu mengambil langkah-langkah berani dan terencana demi mewujudkan visi swasembada pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tetapi juga memastikan keseimbangan sosial, ekonomi, dan ekologi.
Ia berharap kebijakan swasembada pangan menjadi prioritas utama pemerintahan, karena ketahanan pangan yang kuat adalah fondasi penting bagi kemandirian bangsa. Dengan komitmen kuat dan pendekatan holistik, Dr. Iswadi optimis Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dan menjadi contoh bagi negara lain. (*)
