MABESNEWS.COM | Surabaya – Biaya logistik menjadi salah satu perhatian Pemerintah dan menjadi permasalahan utama yang perlu dipecahkan bersama.
“Tak dapat dipungkiri, transportasi laut di Indonesia menjadi tulang punggung sistem logistik kita, merujuk kepada konstelasi Indonesia yang merupakan negara kepulauan,” kata Dirjen Perhubungan Laut, Arif Toha ketika memberi sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) di Hotel Haris Surabaya, Kamis 23/2/2023.
Hadir di situ Ketua Umum DPP Asdeki Ari Karistianto, Sekjend.Khairul Mahalli, Bendahara Umum Sarbini, Dewan Pengurus Pusat, anggota ASDEKI dan undangan lainnya.
Arif Toha menyatakan menyadari pentingnya peran transportasi berkelanjutan menjadi salah satu moda penting sehingga transportasi harus ditata dalam satu kesatuan system transportasi nasional.
System transportasi yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi.
Bukan hanya itu system transportasi juga teratur, lancar, cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.
“Untuk itulah demi kelancaran kegiatan angkutan di perairan sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan berupa kegiatan bongkar muat barang; jasa pengurusan transportasi; angkutan perairan pelabuhan; penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut; tally mandiri; depo peti kemas”, ingat Arif Toha.
Pengelolaan kapal (ship management) lanjutnya perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); keagenan Awak Kapal (ship manning agency); keagenan kapal; dan perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).
“Usaha jasa terkait dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu. Salah satunya perusahaan depo petikemas dilakukan di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan,” ujarnya.
Arif Toha menilai keberadaan fasilitas depo peti kemas tidak bisa dipungkiri memiliki peran vital untuk mendukung efisiensi tata kelola serta tata niaga dalam sistem logistik nasional (Sislognas). Sebagai bagian dari fasilitas penyimpanan infrastruktur logistik guna mendukung kegiatan bongkar muat barang, layanan di depo peti kemas juga berguna untuk memperlancar dan mengefisienkan jalur mata rantai pasok terutama dalam international trade atau ekspor-impor.
“Untuk itu, Kementerian Perhubungan sangat mengharapkan peran dan apresiasi asosiasi, sebagai wadah yang menampung aspirasi pengusaha perusahaan depo petikemas kosong dan penanganan petikemas kosong yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah namun sebagai mitra dipelabuhan dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan kelancaran serta efisiensi rangkaian proses kegiatan transportasi berkelanjutan (sustainable transportation),” kata Arif Toha.
Dia berharap raker ini dapat memberikan gagasan-gagasan terbaiknya, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dan kontribusi kepada Pemerintah dalam membuat kebijakan teknis terkait pelaksanaan kegiatan depo petikemas yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efisiensi biaya logistik serta. meningkatkan daya saing Indonesia.
Terkait permasalahan seputar pelaksanaan kegiatan depo petikemas, Arif Toha mengingatkan yang harus diperhatikan tentang standarisasi container.
Dia menyebutkan 4 standar yang menjadi perhatian dalam Raker ini yaitu pertama kelaikan kontainer standar laik pakai atau pantas untuk ekspor dengan standar Internasional. Kedua standar penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, ketiga standar pembersihan atau pencucian, perawatan, dan perbaikan peti kemas.
Begitu juga kegiatan konsolidasi bongkar (stripping) atau muat (stuffing) barang serta keempat standar kegiatan lain yang mendukung terkait dalam pelayanan depo petikemas tentang perijinan serta mendukung aturan konvensi International Maritime Organization (IMO), yaitu CSC 72 dan SOLAS 1974 yang telah diratifikasi.
“Untuk itu, saya sampaikan standar standar tersebut sebagai bentuk pelayanan kita dalam depo petikemas agar dapat bersaing dengan dunia internasional.Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada ASDEKI selaku mitra Kementerian Perhubungan, yang dalam Rakernas Tahun 2023 untuk selalu mengedepankan standar dalam pelayanan depo petikemas kepada para anggotanya.
Harapan Saya, seluruh anggota ASDEKI dapat berperan aktif dalam mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebagaimana saya sampaikan tadi,” pinta Arif Toha.
Sementara itu Sekjen DPP ASDEKI, Khairul Mahalli usai Rakernas kepada media ini menyatakan Asdeki siap meraih peluang dan tantangan bisnis logistik tahun 2023.
“Kita sudah siap betul meraih peluang maupun menghadapi tantangan pada tahun ini maupun seterusnya,” kata Khairul Mahalli. (tiar/rel)
