MabesNews.com, Kabupaten Toba : Sabtu 7 September 2024 – Ada ada dengan pemerintahan dinas sosial yang telah realisasikan anggaran untuk membangun rumah bedah sebagai bantuan sosial kepada pemilik rumah salah satu perangkat desa ( AP ) jabatan kaur pembangunan,sekretaris desa dan kepala desa saudara kandung,seharusnya pemerintah memprogramkan bagi warga masyarakat kriteria tidak mampu untuk membangun rumah,program ini menjadi salah satu usaha untuk mengurangi kemiskinan dan membantu kehidupan masyarakat yang membutuhkan desa haunatas II kecamatan laguboti.
Pembangunan rumah bedah program tahun 2022 kini telah di sewakan oleh pemiliknya kepada pengusaha CV.ASRI REZEKI bernama HP ( mantan kades ) sebagai tempat kantor usaha milik pribadi,dilihat dari jenis usaha jual beli pwngahasilan sumber daya alam seperti tanaman bahan pokok makanan dari warga masyarakat diantara tiga desa yaitu desa haunatas I,desa haunatas II,desa siraja gorat kecamatan laguboti kabupaten toba provinsi sumatera utara.
AP yang menjabat kaur pembangunan pemerintahan desa haunatas II yang mendapatkan program rumah bedah kini telah di kontrakan kepada mantan kepala desa HP sebagai pemilik CV.ASRI REZEKI,saat tim media mengkonfirmasi terkait nomor HP pemilik rumah bedah alias AP,saya tidak mempunyai nomornya pak,pungkasnya.
Hal ini membuat bumerang bagi warga masyarakat desa haunatas II saat tim media menjalankan sosial control sesuai UU PERS nomor 40 tahun 1999,ketika tim konfirmasi toko – toko masyarakat memberikan tanggapan terkait terealisasi pembangunan rumah bedah pemilik kaur pembangunan pada tahun 2022 ketika sekretaris desa,kepala desa,dan AP sebagai saudara kandung yang telah diduga berkuasa di pemerintahan desa.
Dengan terbitnya berita ini ke redaksi,ada dugaan indikasi manipulasi data,menurut keterangan warga masyarakat sekitar terkait rumah bedah milik kaur pembangunan desa haunatas II pembangunan tahun 2022 jadi pembicaraan publik,beda dengan lokasi yang di ajukan yang seharusnya titik lokasi tepat di samping kilang kini disulap ke tempat tanah kosong langsung melaksanakan pembangunan,agar dinas sosial dan aparat pegak hukum supaya evaluasi kembali hingga laporan pertanggung jawaban APBDES bagi kinerja ketua BPD,sekretaris desa masih ada kaitan saudara kandung mantan kepala desa kini masih mejabat dan harus mempertanggung jawabkan ada dugaan kerugian keuangan negara seperti dana desa mulai tahun 2018 – 2023.
( Tim ).
