Mabesnews.com.Makassar – Munafri Arifuddin menyatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Nauli Rahim Siregar, untuk membahas berbagai proyek pembangunan yang mangkrak di Kota Makassar. Ia menjadi satu-satunya kepala daerah di Sulawesi Selatan yang berani menantang Kejaksaan untuk mengusut proyek-proyek yang terbengkalai di Kota Makassar
Dalam pertemuan tersebut, Munafri dan Nauli Rahim Siregar mendiskusikan berbagai proyek yang mengalami kendala penyelesaian. Salah satunya adalah proyek revitalisasi Lapangan Karebosi serta pembangunan fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas Batua dan Gedung Puskesmas Ujung Pandang Baru. Munafri menegaskan pentingnya audit dan pengawasan hukum agar proyek-proyek ini dapat kembali berjalan tanpa masalah di kemudian hari.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengambil langkah tegas dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan proyek berjalan sesuai prosedur dan aset daerah tetap terlindungi.
Dukungan terhadap langkah ini datang dari berbagai pihak, salah satunya yakni Celebes Law Advocation (CLA), yang menilai pendekatan hukum yang diambil Munafri sebagai langkah progresif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait lainnya, diharapkan Kota Makassar dapat terus berkembang tanpa hambatan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat.
Celebes Law Advocation (CLA) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam mengusut proyek-proyek mangkrak di Kota Makassar serta melindungi aset daerah dari potensi kehilangan akibat sengketa hukum.
CLA menilai keputusan Munafri yang meminta pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai langkah tepat untuk memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Menurut Munafri, penyelesaian berbagai proyek yang terbengkalai tersebut berdampak pada keterlambatan operasional dan pemanfaatannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta Kejari Makassar melakukan audit menyeluruh agar transparansi anggaran terjaga dan proyek dapat kembali dilanjutkan tanpa permasalahan hukum di masa depan.
> “Kami tidak ingin proyek ini berlanjut tanpa kejelasan hukum. Jika ingin diteruskan, harus ada audit dan rekomendasi resmi dari pihak berwenang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Munafri, Jumat (14/3/2025).
Selain proyek mangkrak, Munafri juga menyoroti pentingnya perlindungan aset daerah, terutama setelah dua lahan sekolah dasar di Makassar hilang akibat kekalahan Pemkot dalam sengketa di Mahkamah Agung. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak aset pemerintah yang berpotensi hilang jika tidak dikawal dengan baik. Untuk itu, ia meminta dukungan dari Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam menjaga aset-aset penting yang menjadi hak masyarakat.
> “Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai aset yang telah digunakan masyarakat selama puluhan tahun tiba-tiba hilang akibat celah hukum,” tegasnya.
Ketua Partai Golkar Makassar itu juga menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen melanjutkan proyek-proyek yang tertunda, tetapi dengan kepastian hukum yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Celebes Law Advocation (CLA) menegaskan kesiapan mereka untuk mendukung langkah Wali Kota Makassar dalam mengusut proyek mangkrak dan melindungi aset daerah. CLA menilai bahwa pendekatan hukum yang diambil Munafri menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
> “Kami mendukung penuh upaya Wali Kota Makassar dalam menegakkan transparansi dan kepastian hukum. Langkah ini harus didukung agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan aset daerah tetap terlindungi,” ujar Direktur CLA, A. Arianto, S.H., M.H.
CLA berharap sinergi antara Pemkot Makassar, Kejari, PN Makassar, dan lembaga terkait lainnya dapat semakin diperkuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan proyek dan aset daerah.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Makassar tetap menjadi kota yang transparan, tertib, dan bebas dari praktik ilegal demi kepentingan masyarakat luas. Ujar, Direktur CLA.*
