BOGOR (HSB) – Ramai beredar berita dugaan pungli dengan dalih sumbangan di SMAN 1 Cigudeg di tanggapi oleh Ir. Yuyud Wahyudin Anggota DPRD kabupaten Bogor besert lembaga Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman. Sabtu (19/1122).
Menurut Yuyud Wahyudin dalam keterangannya, ada yang aneh dalam pengumpulan ‘sumbangan’ dengan materai Rp10 ribu yang dilakukan oleh pihak komite sekolah SMAN 1 Cigudeg.
Dijelaskannya, perundangan-undangan penggunaan materai itu mengikat dan berkekuatan hukum, surat pernyataan orang tua murid/wali murid seharusnya tidak perlu dipergunakan dalam sumbangan yang notabene sukarela.
“Penggunaan materai menjadi pengikatan, sementara itu judulnya kan kesukarelaan atau sumbangan”, kata Yuyud, pada Selasa 15 November 2022, usai reses di kecamatan Leuwisadeng.
“Jangan sampai muncul penekanan ‘sumbangan’ dengan materai itu, karena kan’ membebankan orang tua murid, ini pun buat pembelajaran oleh sekolah-sekolah lain di kabupaten Bogor khususnya”, imbuhnya lagi.
Diketahui, dalam konferensi pers yang di lakukan pihak Ketua Komite Sekolah pada Senin 14 November 2022 juga ada yang menyumbang seribu rupiah jauh lebih mahal dari harga materai, namun dari beberapa media tampak foto surat sumbangan senilai Rp2 juta, dan membantah melakukan pungutan kepada wali murid atau orang tua murid.Modus pungli dengan dalih sumbangan di sekolah sering terjadi di Kabupaten Bogor, hal ini harus menjadi perhatian dinas pendidikan DPRD Bupati.
Adapun Center for Budget Analysis Jajang Nurjaman mendorong semua pihak untuk melakukan langkah konkret, agar masalah pungli oleh oknum sekolah di Kabupaten Bogor segera dihilangkan. Katanya kepada wartawan, Sabtu Pagi (19/11/22).
“Dugaan praktik pungli di SMAN 1 Cigudeg ini sebagai bukti banyaknya modus pungli di institusi pendidikan Kabupaten Bogor. Diperlukan langkah tegas, berupa sanksi kepada sekolah yang tetap menerapkan praktek pungli dengan, agar menimbulkan efek jera.” Terangnya
Lebih lanjut, “Adanya dugaan pungli di SMAN 1Cigudeg sangat memprihatikan, karena merupakan sekolah negeri yang biasanya setiap tahun selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sangat janggal, jika sekelas sekolah negeri masih membebankan orang tua siswa dalam bentuk sumbangan dan lain-lain.” Tegasnya
“DPRD kabupaten Bogor sebaiknya melakukan audit investigasi terkait penggunaan anggaran di sekolah bersangkutan, apakah dijalankan dengan baik atau tidak. ” Tuturnya
Terakhir, agar kasus ini tidak berulang, baik DPRD dan Pemkab Bogor dalam hal ini dinas pendidikan agar memperbaiki sistem pengawasan internal, aturan teknis sekolah, dan penegakan sanksi.
