MabesNews.com.Bulukumba. — Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan aliansi pemuda Bontobahari menggelar aksi demostrasi di depan kantor Kecamatan Bontobahari pada kamis 30 Mei 2024.
Aksi tersebut menyoal permasalahan air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Bulukumba yang sudah lebih satu bulan tidak mengalir, hal ini menimbulkan keresahan serius di tengah-tengah masyarakat sehingga menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Akibatnya banyak masyarakat yang beralih menggunakan air sumur bor sebagai alternatif.
Aksi yang diikuti sekitar 20 massa yang pimpin oleh Fajrin Kasdi menyampaikan dalam orasinya “bahwa masalah air PDAM yang tidak mengalir harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena pelayanan dasar air bersih menjadi kewajiban negara” paparnya.
Ia juga menegaskan bahwa gerakannya berlandaskan UU nomor 17 tahun 2019. Yakni, Air merupakan sumber kehidupan manusia, dan pemenuhannya merupakan kewajiban dari negara, kalau permasalahan air PDAM ini saja tidak disikapi maka jangan berharap permasalahan sosial lainnya akan di selesaikan oleh pemerintah, tegas Fajrin.
Sangat disayangkan karena di Bontobahari memiliki sumber mata air Lotong-lotong yang selama ini mengalirkan air ke rumah-rumah warga, ungkapnya.
Massa aksi yang ditemui oleh sekcam disebabkan camat kecamatan Bonto bahari sedang menghadiri kegiatan di kota Makassar. “Beliau menyampaikan bahwa isu air ini memang sangat meresahkan, sudah beberapa kali dilakukan upaya menyampaikan ke anggota legislatif, namun belum ada solusi yang di berikan. Beliau menambahkan bahwa tuntutan dari aliansi pemuda Bontobahari akan di sampaikan ke pihak yang bersangkutan.”
Fandi closing orasinya menanggapi
Dengan tegas bahwa aksi hanyalah prakondisi, akan ada aksi selanjutnya dalam skala yang lebih besar dan akan menyasar pemerintah DPRD dan Bupati kabupaten Bulukumba, Tutupnya.
Adapun tuntutan dari aliansi pemuda Bontobahari di antaranya:
1. Mendesak Bupati Bulukumba untuk segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan PDAM yang menurut penelusuran tidak mampu membayar iuran listrik pada PLN, kerusakan mesin dan lain-lain
2. Mendesak pemerintah untuk segera mencari alternative agar masyarakat mendapatkan haknya mendapatkan air bersih
Mempertanyakan peran DPRD kabupaten Bulukumba sebagai representasi masyarakat dan juga untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan saat ini.
