MabesNews.com, Kampar – Dalam kasus ini, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kampar menetapkan tersangka tiga orang tersangka.
“Mereka adalah AM selaku Kepala Desa (Kades) Tarai Bangun, sekretarisnya EP, dan satu orang lainnya yang berinisial BI.
“Tiga orang kami tetapkan tersangka dalam kasus pemalsuan surat tanah di lahan tol Pekanbaru-Rengat. AM selaku Kepala Desa Tarai Bangun, EP Sekretaris Desa Tarai Bangun, dan BI pemilik lahan yang diakui berdasarkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi),” ungkap Kasatreskrim Polres Kampar, AKP Elvin Septian Akbar saat diwawancarai wartawan di Polres Kampar, Senin (12/2/2024).
Menyikapi itu pakar lingkungan hidup Dr Elviriadi menilai positif langkah Polres Kampar.
“Gerak sigap Reskrim Polres Kampar saya kira positiflah. Kan ini proyek strategis nasional. Jalan tol ini atensi langsung Pak Presiden Jokowi, ” ucap alumni UKM Malaysia itu.
Pengurus PP Muhammadiyah itu mengingatkan semua pihak harus memberi perhatian pada keputusan pemerintah membangun jalan tol.
“Sesuai amanat Peraturan Presiden No.131 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan jalan tol di sumatera, maka tata ruang wilayah harus disinkronisir. Lu lahan harus clear and clean. Jangan sampai pembangunan merugikan masyarakat yang punya alas hak, ” imbuhnya.
Akademisi yang kerap jadi ahli di pengadilan itu menyayangkan bila ada yang bermain main dengan proyek strategis nasional.
“Naah, sungguh disayangkan jika ada pula modus modus yang menciderai proyek pemerintah pusat. Harusnya desa desa dan pihak kecamatan membantu melancarkan administrasi pembebasan lahan. Kan sudah ada ibroh di Sumbar. Seingat saya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menahan 12 dari 13 tersangka kasus dugaan korupsi lahan Jalan Tol Padang-Pekanbaru pada ruas Padang-Sicincin. Inilah yang harus kita ingatkan jangan sampai kejadian di Riau… tau tau nya gini. Apa boleh buat? ” pungkas peneliti gambut yang ikhlas gundul demi hutan tropis.
(Kaperwil Prov Riau/SB.)
