Mabesnews.com l Jakarta – Tingginya Sisa Lebih Pengguna Anggaran (SiLPA) bagi sebuah daerah dinilai bukan sebuah langkah tepat dalam membangun sebuah daerah.
Karena itu, Pemerintah Aceh pada tahun-tahun mendatang diminta untuk bekerja ekstra keras, cepat dan tepat agar tidak lagi terjadi SiLPA dengan nominal tinggi.
Hal tersebut disampaikan Akademisi dari Universitas Esa Unggul Dr Iswadi
Menurut akademisi dan Politisi kelahiran Desa mesjid Laweueng Kecamatan Muaratiga Pidie Aceh ini, masalah manajemen pemerintahan yang meliputi aspek planning, coordinating, directing, implementing, controlling, and evaluating.
“Apabila manajemen ini diterapkan secara tepat, maka pucuk pimpinan pemerintahan akan mendapat feedback berupa pemahaman untuk mengoptimalkan kinerjanya di tahun mendatang agar tidak terjadi lagi Silpa,” ujar Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ini, Minggu (6/8/23).
Dia menilai pengesahan APBA melalui Pergub seharusnya tidak mengakibatkan SiLPA, dalam perspektif Iswadi
“Terjadinya SiLPA menyiratkan adanya hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang tidak terpenuhi,” kata eks ketua relawan Jokowi JK ini, Minggu (6/8/23).
Lanjutnya, APBA adalah dana publik rakyat Aceh yang dikelola oleh Pemerintah Aceh.
“Semestinya semua dana dalam APBA diserap habis untuk kepentingan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Putra Aceh ini.
Sehingga, apabila dana yang sudah dianggarkan tersebut tidak digunakan secara implementatif berarti target capaian untuk mempercepat kesejahteraan rakyat menjadi tertunda,” tambah Iswadi.
Dengan adanya SiLPA merupakan indikasi adanya hambatan pemenuhan pelayanan publik, baik berupa pemenuhan barang publik, jasa publik, maupun administrasi publik.
Dia berharap APBA 2023 tidak lagi terjadi Silpa karena masyarakat Aceh sangat mengharapkan agar semua dana APBA terserap dan beredar dalam masyarakat.
“Hal ini dapat dimaklumi karena sektor investasi, industri, dan perdagangan yang rendah di Aceh, sehingga dana APBA menjadi andalan utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Kita berharap PJ Gub Aceh mampu berperang melawan Silpa dan diperlukan Sinergi Banyak Pihak untuk Membuat Silpa menjadi 0 % di Aceh,” demikian Iswadi. (red)
