Mabesnews.com.Jakarta – Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali angkat suara terkait dugaan korupsi besar-besaran di tubuh Pertamina. Ia menilai bahwa kasus yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) hanyalah pergantian pemain, bukan upaya pemberantasan mafia migas yang sesungguhnya.
Dalam pernyataannya, Ahok menegaskan bahwa sistem tata kelola minyak di Indonesia harus diubah total agar tidak terus menjadi ladang bancakan mafia. Salah satu solusinya, kata Ahok, adalah penerapan e-katalog yang diawasi langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang ditentukan oleh Menteri ESDM.
“Kalau mau mafia migas musnah, ikutin saran saya. E-katalog itu harus di LKPP, harga ICP ditentukan Menteri ESDM. Selama sistem ini tidak diterapkan, kasus ini cuma pergantian pemain. Ada yang mau makan uang,” ujar Ahok dengan nada emosional.
Ahok Bongkar Dugaan Permainan di Pertamina
Ahok yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku telah lama mencurigai adanya permainan kotor di jajaran direksi. Ia menyoroti pembubaran Petral—yang dulu disebut sebagai sarang mafia migas—namun justru orang-orangnya kembali mendapatkan jabatan strategis.
“Petral dibubarkan, tapi kenapa orang-orang Petral jadi Dirut Patra Niaga? Jangan tanya saya, tanya Menteri BUMN!” tegas Ahok.
Ia juga mengungkap bahwa ada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga menjadi “beking” dalam pengadaan zat aditif untuk pencampuran bahan bakar, yang menjadi celah permainan bisnis di Pertamina.
“Saya panggil mereka dalam rapat, saya bilang ini tidak bisa. Tapi ada tekanan, kalau tidak tanda tangan, SPBU bisa kehabisan stok,” bebernya.
Menurut Ahok, sistem tender pengadaan di Pertamina pun penuh kejanggalan. Tender antara transportasi dan aditif dipisah, sehingga transportasi yang lebih mahal justru dimenangkan, sedangkan aditif yang lebih murah dikalahkan.
“Saya bilang, kalau ada Dirut yang tanda tangan untuk itu, saya akan laporkan! Saat itu Dirutnya nggak mau tanda tangan. Bisa dicek siapa namanya,” lanjutnya.
Kejagung Siap Periksa Ahok?
Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina periode 2018-2023 saat ini tengah diselidiki Kejagung. Negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp193,7 triliun akibat dugaan praktik pengoplosan minyak berkualitas rendah dengan minyak RON 92 (Pertamax).
Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, serta dua pejabat lainnya, Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga) dan Edward Corne (VP Trading Operations).
Menanggapi kemungkinan dirinya dipanggil Kejagung, Ahok justru menyatakan kesiapannya. Ia mengaku memiliki rekaman dan notulen rapat yang bisa menjadi bukti bagaimana sistem di Pertamina bekerja selama ia menjabat.
“Saya senang kalau dipanggil. Saya punya rekaman, saya punya bukti, saya tahu siapa bermain di mana,” tegasnya.
Ahok juga menegaskan bahwa jabatan Komisaris Utama tidak memiliki wewenang untuk memecat direksi, sehingga ia merasa dibatasi dalam upaya melakukan pembenahan di Pertamina.
“Makanya saya tidak bisa jadi Dirut, karena kalau saya jadi Dirut, saya bisa langsung pecat mereka!” tandasnya.
Kasus Pertamina: Mafia Runtuh atau Hanya Ganti Pemain?
Pernyataan Ahok ini semakin memanaskan dugaan bahwa kasus yang diusut saat ini tidak benar-benar untuk memberantas mafia migas, melainkan hanya pergantian orang-orang yang bermain di dalamnya.
Apakah sistem di Pertamina benar-benar akan dibersihkan, atau hanya berpindah tangan ke pemain baru? Publik kini menanti keberanian Kejagung dalam membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya.***
