Mabesnews.com.Makassar, Komite Pusat Federasi Rakyat Indonesia ( KP-FRI) menemukan adanya laporan dalam temuan BPK provinsi terkait dugaan adanya kelebihan pembayaran sesuai laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan LHP BPK yang bernilai fantastis.
Sebelumnya dalam LHP BPK melaporkan hasil pemeriksaan Dinas PUPR mendapatkan kucuran anggaran dengan nilai kontrak Rp. 79,4 Miliar dan nilai kelebihan pembayaran senilai Rp.694 juta
Faskal ketua umum KP-FRI menambah kan bahwa laporan LHP BPK tersebut atas dugaan kelebihan pembayaran perlu di usut Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Tindak Pindana Korupsi TIPIDKOR Polda Sul Sel.
Kami menegaskan bahwa jika tamuan tersebut belum sepenuhnya di kembalikan maka kami mendesak unit Tipidkor Polda Sul Sel agar segera memeriksa Kadis PUPR kab sinjai sebab pembayaran yang kelebihan tersebut bernilai fantastis , sebab sangat rawan terjadi kerugian negara jika tidak dikembalikan ke kas negara Tutur ‘ Faskal
Sebelumnya diberitakan beberapa SKPD dalam temuan LHP BPK menemukan adanya dugaan kekurangan volume di antaranya dinas PUPR kab sinjai dengan nilai kelebihan pembayaran paling banyak di antara empat SKPD tersebut.**
