MabesNews.com, Kuningan – Akhir-akhir ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan di duga jarang berangkat ke Kantor dan diduga jadi makelar Anggaran Dinas lain, saat Team Fast Respon datang untuk minta konfirmasinya ke Kadishub, kebetulan Kadishub tidak ada di Kantor, menurut stafnya selalu bilang lagi keluar Kota, jawab begitu terus, Team Fast Respon pun sedikit pun tidak percaya akhirnya menunggu berikutnya lagi, Sabtu (11/3/2023).
Team Fast Respon datang lagi dari pukul. 7 00 Wib sampai pukul. 3.00 Wib, Kadishub pun masih keterangan yang sama tidak ada di Kantor.
Hingga berkali-kali Team Fast Respon mau menemui namun Kadishub pun selalu tidak berangkat ke Kantor, bahkan telpon selulernya juga sulit dihubungi apakah Kadishub jangan – jangan menghindar, sehingga kami berangapan seperti itu, menghindar dari Awak Media.
Kadishub diduga banyak masalah, menurut informasi di lapangan yang beredar diduga mengurus Anggaran di Dinas lain.
Ketua DPW PW Fast Respon D Hardening angkat bicara, kami meminta kepada Bupati atau Sekda juga BKPSDM untuk meninjau kembali atau memantau kinerja Kadishub yang mana jarang ada di Kantor perlu diadakanya sidak dari Pemda sebagai tupoksinya.
Petayaanya.? apakah Seorang Kadishub bisa di perbolehkan mengatur Anggaran Dinas lain sementara Anggaran di Dinas Kadishub sendiri tidak diurus, dengan masuknya Anggaran sekarang yang sangat pantastis nilainya di kisaran 117 Miliar, malah Kadishub mengurus Anggaran Dinas lain.
Saat Team kami konfirmasi ke salah satu Kadis,” benar adanya ini Anggaran kawalan Kadishub jadi saya harus konfirmasi dulu ke beliau ujar salah satu Kadis saat di konfirmasi, ujar D Hardening.
Pantauan dilapangan dan menurut sumber yang tidak mau namanya di sebutkan. Kadishub sudah MOU anggaran dengan Kadisdik.
Lucunya anggaran Perubahan Tahun 2023 yang mengawal adalah Kepala Kadishub itu pun menurut Uca. pertayaanya kami simpel, menurut salah satu staf bahwa diduga Kadishub sudah menguasainya, mungkin sudah merasa jadi Kadisdik beneran ujarnya.
Team Fast Respon mengangap kejanggalan tersebut menjadi tranding topik pada akhirnya di lapangan dan kami terus mencari kebenarannya tersebut, sehingga kami menanyakan ke Bappeda Propinsi bahwa Anggaran tersebut adalah Anggaran murni usulan dinas dan bidang masing – masing dengan data yang kami bawa, tutur D Hardening. Pewarta (Markus.T).
