MabesNews.com.Asahan – ll Puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Demo pelantikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang dilaksanakan diHotel Antariksa oleh KPU Asahan. Dalam melakukan seleksi PPK, Komisioner KPU Asahan diduga sarat KKN. Hingga menimbulkan polemik dan kekecewaan dari beberapa peserta yang mengikuti tes.
Kamis (16/05/2024)
Dalam orasinya M, Syafii menyampaikan, Hal tersebut diperkuat dengan temuan dilapangan. dimana peserta yang memiliki nilai tinggi pada saat ujian Computer Assisted Test (CAT) tidak di luluskan oleh pihak Komisioner malah yang berhasil masuk menjadi PPK terpilih yang memiliki nilai rendah.
” Dari temuan kami dilapangan, peserta yang memiliki nilai tinggi pada saat ujian Computer Assisted Test (CAT) tidak di luluskan oleh pihak Komisioner malah yang berhasil masuk menjadi PPK terpilih yang memiliki nilai rendah, ada apa dengan KPU Asahan.” Teriak M. Syafi’i.
Saat berorasi di hotel Antariksa, mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas KPU namun pendemo tak menghiraukannya. Massa aksi langsung lompat pagar menggeruduk Aula pelantikan mencari para komisioner KPU, hingga mau tak mau ketua KPU Asahan Hidayat SP beserta jajaran keluar menemui pendemo.
“Saya Hidayat SP selaku ketua KPU Asahan mengucapkan terimakasih atas aspirasi kalian, namun saya sedang melaksanakan pelantikan PPK. oleh karena itu seluruh aspirasi adik adik mahasiswa nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama rekan Komisioner lainnya.” jelas Hidayat SP LKP kepada beberapa orang perwakilan aksi demo.
Selepas berjumpa dengan Ketua KPU Asahan
massa aksi membubarkan diri dengan tertib, kembali ke markasnya di tugu Garuda Universitas Asahan.
Dan di tempat terpisah, Ketua Gowa Guntur Zass Saat di mintai tanggapannya terkait Aksi Massa HMI, Guntur Zass mengatakan agar pihak instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk segera memeriksa seluruh komisioner KPU Asahan.
” Menyikapi aksi demo yang dilakukan oleh para aktifis tadi, saran kita lebih baik hal ini dilaporkan saja di DKPP agar memeriksa seluruh komisioner KPU Asahan. Dan kita minta juga kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar memeriksa dan transparansi terkait audit BPK selama ini. Dan hal ini harus segera disikapi oleh semua instansi terkait.” Pungkas Ketua DPP GOWA Sumut.
Penulis; Heri Setiadi.
