MabesNews.com, Jakarta – Dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Masif (ISM) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, baik sebelum hari H, pada hari H Rabu 14 Fabruari 2024 dan pasca-hari 18, yang antara lain berupa terjadinya “abuse of power” (penyalahgunaan kekuasaan) melakukan ketidaknetralan Presiden dengan Komisi Pemilihan Umum Sistematis dan sehingga patut diduga terjadi intervensi terhadap Mahkamah (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) bahkan melakukan pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Perangkat Desa, di samping itu juga terjadi intimidasi dan pengarahan pilihan rakyat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah, kemudian melakukan politisasi Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta penyalahgunaan fasilitas negara untuk Konstitusi (MK), melakukan kampanye terselubung.
Dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara yang disajikan oleh KPU melalui aplikasi Sirekap dan peringatan serta anjuran dari Bawaslu, dan Keputusan DKPP, kami menilai telah terjadi ketidaknetralan KPU selaku penyelenggara Pemilu.
Dengan mempertimbangkan bahwa segala peristiwa di atas telah memicu munculnya kritikan dari guru besar, para pakar, para tokoh bangsa, akademisi serta gelombang demonstrasi masyarakat menolak hasil Pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan konflik horisontal seperti yang sudah benturan antara masyarakat dengan ormas tertentu, namun terjadi, yakni Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan seolah-olah membiarkan serta mengabaikan hal-hal tersebut di atas, maka Kami Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi (FPRD) yang terdiri dari Purnawirawan TNI-Polri, Akademisi dan Tokoh-tokoh Masyarakat dengan tegas menyampaikan Petisi sebagai berikut:
1. Bahwa untuk mencegah terjadinya perpecahan dan/atau untuk menjagz keutuhan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak menimbulkar sistem ketatanegaraan kerusakan yang semakin parah dalam menghentikan atau setidaknya menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Selanjutan, KAMI MENDESAK Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik indonesia.
2. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin 1 di atas, maka KAMI MENDESAK kepada DPR RI untuk mengajukan Hak Angket guna menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran ncgara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pilpres 2024.
3. Dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), KAMI MENUNTUT pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan Pemilihan Presiden ulang dengan terlebih dahulu mengganti seluruh perangkat penyelenggara karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak Pemilu, profesional dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. 4. Dengan mempertimbangkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di mana pencalonan Sdr. Gibran Rakabuming Raka cacat etika, cacat moral, cacat prosedur dan ada benturan kepentingan (conflict of interest), KAMI NIENDESAK agar Sdr. Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan.
5. KAMI MENDESAK kepada Pimpinan TNI-Poln untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya, dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam pusaran politik prakus.
6. KAMI MEMINTA kepada masyarakat untuk tetap tenang dan udak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horisontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara.
Jakarta, 24 Februari 2024
Supriyadi
