MABESNEWS.COM | Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkuat pengaturan dan pengawasan untuk semakin melindungi konsumen asuransi. Antara lain mendorong kemajuan industri asuransi yang lebih sehat, efisien, dan berkelanjutan.
Peryataan itu disampaikan Kepala Grup Komunikasi Publik OJK, Darmansyah dalam keterangan tertulis, Jumat 03/02/2023.
Dia mengatakan OJK juga terus mengupayakan penyelesaian masalah di sejumlah kasus perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL), PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK) dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (BP 1912) dan Asuransi Jiwasraya secara intensif.
“Ini terus dilakukan proses penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Darmansyah menegaskan.
Dia menyebutkan untuk kasus PT WAL yang sudah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Desember lalu, OJK terus memantau pelaksanaan program kerja Tim Likuidasi (TL) yang sudah diajukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS LB.
Sesuai UU 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas dan anggaran dasar PT WAL pembentukan TL sepenuhnya merupakan kewenangan dari RUPS.
Adapun kewenangan OJK atas pembentukan TL adalah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi calon TL yang diajukan oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Saat ini, TL telah melakukan pendaftaran dan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, atas akta penetapan RUPS Sirkuler untuk membubarkan Perusahaan dan membentuk tim likuidasi tanggal 30 Desember 2022.
Sebelum RUPS Sirkuler memutuskan pembentukan tim likuidasi, jelas dia, OJK telah melakukan proses verifikasi calon TL yang diajukan oleh pemegang saham dan disetujui oleh RUPS.
Proses verifikasi yang dilakukan OJK mengacu pada ketentuan Pasal 4 POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon TL yang memenuhi syarat dari tiga orang yang diajukan. Dengan demikian pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesuai dengan pengumuman yang telah dilakukan oleh TL dalam surat kabar tanggal 11 Januari 2023, maka Para Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, Karyawan, dan Kreditor lainnya dapat segera menyampaikan tagihan kepada TL dan untuk selanjutnya TL akan melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.
Para pemegang polis agar memperhatikan batas waktu pendaftaran tagihan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan TL yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
OJK juga telah berkoordinasi dengan TL dan meminta TL untuk menangani proses pendaftar tagihan secara cepat, aman dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“OJK menghargai proses hukum yang sedang dilakukan Kepolisian RI yang telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait kasus PT WAL termasuk Pemegang Saham Pengendali dan keluarganya yang diduga melakukan tindak pidana atas nama Evelina Fadil Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka, dan OJK mendorong agar Pihak Kepolisian dapat menuntut harta kekayaan milik PSP untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis,” tulisnya.
Menurutnya, OJK juga tetap meminta kepada Pemegang Saham Pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan PT WAL.
Selain itu, OJK akan melakukan tindakan tegas terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Aktuaris yang ditunjuk dan Konsultan Aktuaria yang memberikan jasa kepada PT WAL.
(bahtiar)
