MabesNews.com |Palembang – Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumsel atau JAKOR melakukan aksi demo di Dinas PUPR Palembang untuk kedua kalinya guna menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan indikasi KKN pada Bidang Sumber Daya Air Irigasi Limbah (SDAIL) Dinas PUPR, pada Rabu 31-05-23.
Fadrianto TH selaku Koordinator Aksi yang didampingi oleh RA. Wijaya sebagai Koordinator Lapangan, saat diwawancarai Mabesnews.com. mengatakan bahwa dugaan KKN di Bidang SDAILt terkait realisasi belanja bahan material dan peralatan bangunan serta kontruksi pada tahun 2022 dengan anggaran Rp.1.212.268.860,- lewat penyedia CV SKM, CV TTG dan CV RJA.
“Berdasarkan informasi yang didapat bahwa ketiga perusahaan itu dipinjam oleh PPK Kegiatan pemeliharaan rutin SDAIL untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kami menduga BAST dibuat hanya untuk pencairan pembayaran ke rekening masing-masing penyedia tanpa adanya serah terima bahan material dan peralatan,” ujar Fadrianto.
Fadrianto juga menuturkan bahwa pada perhitungan biaya personel diduga terindikasi tidak sesuai kontrak pada paket pekerjaan jasa konsultasi di Bidang SDAIL, sehingga patut diduga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 423.100.000,-, tuturnya.
“Aksi yang kedua kali ini JAKOR meminta kepada Kepala Dinas PUPR Kota Palembang untuk memecat dan mengganti Kepala Bidang Sumber Daya Air Irigasi Limbah atau SDAIL terkait dugaan KKN yang telah kami sampaikan tadi,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Hardianto selaku Staf Bidang SDAIL saat menjumpai massa aksi menyampaikan bahwa terkait aspirasi yang sudah disampaikan oleh JAKOR tadi itu akan disampaikan kepada Pimpinan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada JAKOR yang sudah menyampaikan aspirasinya. Terkait apa yang sudah disampaikan tersebut tentunya akan kami sampaikan langsung kepada pimpinan kami,” ujarnya.
(Jack)
