Mabesnews.com.Bulukumba – Kritik pedas datang dari Sekretaris Jenderal Lidik Pro, Muhammad Darwis, yang menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bulukumba. Ia menilai banyak OPD mandul, tidak inovatif, dan gagal memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bahkan, ia mendesak Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf untuk segera “bersih-bersih” pejabat yang tidak becus bekerja!
Evaluasi Kinerja: OPD Gagal, Kepala Dinas Harus Diganti!
Menurut Darwis, kinerja OPD di Bulukumba masih jauh dari harapan. Ia menegaskan bahwa banyak kepala dinas yang tidak layak duduk di jabatan strategis karena lamban, tidak responsif, dan minim inovasi.
“Kalau mereka tidak bisa bekerja dengan baik, Bupati harus berani mengganti! Jangan biarkan OPD jadi beban bagi masyarakat!” tegas Darwis.
Sorotan utama Darwis jatuh pada Dinas Pendidikan, yang dianggap sebagai salah satu instansi paling lamban dalam pelayanan. Ia menyebut masyarakat sering kesulitan mengakses layanan, sementara koordinasi dengan instansi lain juga dinilai berbelit-belit dan tidak efisien.
Harapan Baru Jilid 2: Slogan atau Kenyataan?
Darwis menyinggung kepemimpinan Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf, yang kini memasuki periode kedua dengan tagline “Harapan Baru Jilid 2”. Menurutnya, slogan itu hanya akan jadi omong kosong jika tidak dibarengi dengan perombakan besar-besaran di OPD.
“Jangan sampai rakyat hanya dijanjikan perubahan, tapi pejabat-pejabat yang tidak kompeten tetap dibiarkan bertahan,” kritiknya tajam.
Ia menekankan bahwa OPD seharusnya mengedepankan inovasi dan pelayanan prima, bukan sekadar mempertahankan status quo yang penuh kelemahan.
Buka Ruang Kritik, Jangan Alergi dengan Aktivis dan Wartawan!
Darwis juga meminta Bupati Bulukumba untuk lebih terbuka terhadap kritik, baik dari aktivis, wartawan, maupun masyarakat sipil. Ia menyoroti isu kontroversial terkait penggunaan istilah “SAMPAH” dalam konteks pemerintahan, yang sempat memicu polemik di publik.
“Kritik dari NGO bukan bentuk kebencian! Ini bagian dari pengawasan agar pemerintah bekerja lebih baik, bukan malah defensif dan anti-kritik,” tegasnya.
Ia juga meminta Kesbangpol segera memfasilitasi dialog terbuka antara aktivis, wartawan, dan pemerintah guna membahas berbagai persoalan yang menghambat kemajuan daerah.
Rekrutmen Pejabat: Hentikan Nepotisme dan Pilih yang Kompeten!
Sorotan lain Darwis tertuju pada pola rekrutmen kepala dinas dan kepala bidang yang menurutnya masih sarat kepentingan politik dan nepotisme.
“Bupati harus memilih pejabat yang benar-benar berkompeten, bukan hanya berdasarkan kedekatan atau loyalitas politik,” katanya.
Pelayanan Publik: Lamban, Berbelit, dan Tak Peka pada Kebutuhan Rakyat!
Dalam kritiknya, Darwis juga menyinggung buruknya pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan. Ia mengungkap adanya anggaran proyek yang tak kunjung terbayarkan, minimnya perhatian terhadap tenaga pengajar dan kepala sekolah, serta rendahnya respons OPD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Bagaimana pendidikan di Bulukumba mau maju kalau Dinas Pendidikan sendiri lamban dan tidak responsif?” sindirnya.
Saatnya Perubahan Nyata!
Muhammad Darwis menegaskan bahwa pemerintahan harus berani melakukan perombakan besar-besaran jika ingin benar-benar menghadirkan perubahan di Bulukumba. Transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan.
Akankah kritik tajam ini membuka mata Bupati? Atau justru akan diabaikan begitu saja? Kita lihat langkah selanjutnya!
