MABESNEWS.COM – Ratusan warga Desa Mlaran, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, mendatangi kantor Inspektorat Daerah dengan penuh amarah. Mereka mendesak agar hasil audit dugaan penyelewengan anggaran desa segera diserahkan ke Polres Purworejo untuk proses hukum, pada Rabu (15/1/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masrukhin, aksi ini mencerminkan puncak kemarahan warga terhadap Kepala Desa Mlaran yang dituduh menyalahgunakan dana desa.
Tak hanya menggeruduk kantor Inspektorat, sebelumnya warga juga mendatangi kantor desa untuk menuntut kepala desa mereka segera mundur dari jabatannya.
Menurut Masrukhin, warga menduga dana desa tahun 2023 sebesar Rp250 juta telah diselewengkan. Namun, hasil audit Inspektorat justru mengungkap jumlah yang jauh lebih besar, mencapai hampir Rp500 juta.
“Ada banyak sekali dugaan penyimpangan. Bahkan, utang kepada pemasok dari tahun-tahun sebelumnya juga belum dibayarkan,” ungkap Masrukhin, kepada awak media Rabu (15/1/2025).
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah kegiatan fiktif senilai Rp52 juta untuk program ketahanan pangan berupa budidaya pepaya yang ternyata tidak pernah dilaksanakan.
“Kami meminta persoalan ini tidak dibiarkan menggantung. Kades harus mundur, diproses hukum, dan bertanggung jawab atas semua penyimpangan ini, termasuk melunasi utang kepada suplier,” tegas Masrukhin.
Ketua Tim Audit Inspektorat Purworejo, Sutikno, mengonfirmasi adanya dugaan penyimpangan serius dalam anggaran Desa Mlaran tahun 2023.
“Audit sudah selesai, dan kami temukan adanya indikasi penyimpangan yang nilainya bahkan lebih besar dari laporan awal warga,” ujar Sutikno.
Namun, ia menegaskan hasil audit tersebut hanya dapat diserahkan kepada Polres Purworejo, sesuai permintaan awal. “Kami tidak bisa membeberkan secara detail kepada publik, tetapi dari hasil pemeriksaan memang ditemukan banyak kejanggalan, termasuk kegiatan lain di luar laporan warga,” jelasnya.
Sutikno menyebutkan bahwa laporan hasil audit saat ini tengah dalam tahap finalisasi dan akan diserahkan ke Polres pada Senin pekan depan.
Meski sudah dilaporkan sejak lama, penyelidikan oleh unit Tipikor Polres Purworejo belum menunjukkan perkembangan berarti karena masih menunggu hasil audit dari Inspektorat. Warga mengkhawatirkan proses ini akan berlarut-larut dan tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti begitu saja. Jika dibiarkan, ini akan jadi preseden buruk bagi pengelolaan dana desa di tempat lain,” ujar salah satu warga yang ikut aksi.
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat semakin kritis terhadap pengelolaan dana desa. Dengan jumlah dana yang besar, warga berharap transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam penggunaan anggaran publik.
Desakan untuk menindak tegas Kepala Desa Mlaran ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan. Jika benar ada yang bersalah, proses hukum harus berjalan tanpa kompromi,” pungkas Masrukhin.
Kini, semua mata tertuju pada Polres Purworejo untuk segera mengambil langkah nyata berdasarkan hasil audit yang akan diserahkan Inspektorat. Apakah keadilan akan ditegakkan, atau kasus ini akan menjadi bagian dari daftar panjang skandal anggaran desa yang tak kunjung tuntas? Warga Desa Mlaran menunggu jawaban.
Simak breaking news berita dan artikel pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita di https://www.mabesnews.com
