Mabesnews.com.Bulukumba – Lembaga Gerakan Intelektual Satu Komando (GISK) dan Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bulukumba pada Jumat, 29 November 2024. Ini merupakan aksi jilid tiga terkait dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan dan buruknya pelayanan kesehatan di Puskesmas Bontobahari, Jum’at 29/11/2024.
Isu ini sudah disampaikan sebelumnya ke Komisi Tiga DPRD Bulukumba, namun hingga kini belum ada solusi yang memadai. Menurut Ketua Umum GISK, Andi Riyal, aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa pada 30 Oktober dan 6 November lalu. Meskipun Komisi Tiga DPRD sempat membuka ruang RDP, pertemuan tersebut terpaksa ditunda karena pihak-pihak yang dijanjikan tidak hadir, termasuk kepala puskesmas dan perwakilan BPJS, tidak kunjung datang.
“Sudah dua kali kami berunjuk rasa di depan kantor DPRD, dan hari ini adalah aksi kami yang ketiga. Kami berharap ada titik penyelesaian, namun yang kami terima justru sikap arogan dari anggota DPRD,” ujar Riyal. Ia juga mengkritik keras salah satu anggota DPRD, RZ, yang disebut menantang dan bersikap tidak simpatik ( Arogan) terhadap para pengunjuk rasa.
GISK berharap anggota DPRD dapat bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, dengan menuntaskan masalah ini demi keadilan sosial dan pelayanan kesehatan yang optimal. “Kami ingin pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Bulukumba, dan kami harap anggota DPRD bisa mendengarkan aspirasi kami dengan bijaksana,” tambah Riyal.
Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PATI, Ibrahim, dan Ketua Umum PATI, Agus Salim Jihank menyatakan bahwa mereka akan terus mendorong DPRD untuk mengambil tindakan tegas. Jika tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat, mereka mengancam akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan meminta perhatian dari DPRD PROVINSI Atau bersurat langsung di admin Presiden Prabowo Subianto.
“Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, kami tidak akan berhenti melakukan aksi. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat Bulukumba, dan kami berharap DPRD PROVINSI Atau bersurat langsung di admin Presiden Prabowo Subianto.agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini,” tegas Agus Salim Jihank
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan, dan tekanan terhadap DPRD untuk segera mengambil tindakan konkret dalam menuntaskan masalah ini.
