Jakarta – MabesNews.com – 21 November 2024 – Pembangunan Saluran Penghubung Dharmawangsa di Kecamatan Kebayoran Baru menuai kritik tajam dari masyarakat. Proyek senilai Rp29,2 miliar ini dianggap tidak transparan dalam pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan di lapangan dinilai mengabaikan standar keselamatan kerja.
Sorotan juga mengarah pada lemahnya fungsi pengawasan Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan dan konsultansi pengawas yang seharusnya menjamin mutu pekerjaan.
Di lokasi proyek, sejumlah pekerja terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat berinteraksi dengan alat berat seperti ekskavator. Hal ini menimbulkan kekhawatiran warga terkait keselamatan kerja. Seorang warga berinisial AS (55) mengatakan, “Ini pekerjaan berisiko tinggi. Tanpa APD, pekerja bisa celaka. Ini jelas melanggar standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).”
Selain itu, masyarakat mencurigai adanya potensi penyimpangan anggaran karena papan proyek di lokasi tidak mencantumkan nilai kontrak kerja. Dugaan mark-up anggaran pun mencuat, mengingat pagu proyek sudah tercatat di laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Ketiadaan informasi nilai kontrak di papan proyek sangat tidak transparan. Kami mendesak audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ujar AS.
Kritik tajam juga diarahkan kepada Sudin SDA Jakarta Selatan yang dinilai gagal melakukan pengawasan yang memadai. Sebagai pemangku kebijakan, Sudin SDA seharusnya memastikan pelaksanaan proyek sesuai standar, baik dari aspek keselamatan maupun akuntabilitas anggaran. Hingga kini, upaya konfirmasi kepada Kasudin SDA Jakarta Selatan, Santo, belum mendapatkan respons.
Selain Sudin SDA, konsultansi pengawas yang bertugas memantau kualitas pekerjaan juga dianggap lalai. Masyarakat mempertanyakan peran mereka dalam memastikan prosedur K3 dijalankan dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
Untuk itu, masyarakat berharap Inspektorat Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Selatan dapat segera mengambil langkah tegas. Namun, respons dari Irbanko justru mengecewakan. Nirwan, kepala Irbanko, mengaku sedang sibuk menangani tugas lain sehingga belum dapat menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami sudah melaporkan ini ke media termasuk Irbanko, tapi tidak ada langkah konkret. Jangan sampai dugaan penyimpangan ini diabaikan,” ujar AS dengan nada kecewa.
Warga mendesak pemerintah segera bertindak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tindakan nyata dari Sudin SDA dan Irbanko dinilai penting untuk memastikan keselamatan pekerja, transparansi anggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proyek-proyek pembangunan di Jakarta Selatan.
“Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga keselamatan nyawa pekerja dan kepercayaan publik,” pungkas AS.
Pemerintah diharapkan tidak menunda-nunda penyelidikan dan pengawasan atas dugaan pelanggaran yang terjadi pada proyek ini. (JJ)
