Mabesnews.com.Bulukumba – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bulukumba menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bulukumba, Senin (18/11/2024). Aksi ini dilakukan sebagai respons atas berbagai persoalan yang mencuat terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 dan 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.
Dalam aksi tersebut, Asisten 3 Pemkab Bulukumba menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan IMM akan ditindaklanjuti. “Kami akan meneruskan aspirasi ini kepada Pj. Bupati dan Sekda Kabupaten Bulukumba. Langkah-langkah konkret akan diambil dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan. Kami berkomitmen untuk tidak menutup mata terhadap masukan dari IMM,” ujarnya.
Menurut IMM, aksi ini didasarkan pada hasil kajian mendalam yang mereka lakukan sebelumnya. “Diskusi yang coba kami bangun dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memberikan hasil maksimal. Oleh karena itu, kami memilih jalur aksi untuk menuntut penyelesaian masalah ini,” ujar Agus Salim, Jenderal Lapangan aksi tersebut.
Tiga Tuntutan IMM
Dalam aksinya, IMM menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
1. Mendesak Pj. Bupati Bulukumba segera membentuk tim audit internal untuk menyelidiki pengelolaan kegiatan swakelola DAK dan anggaran DAK fisik pendidikan tahun 2024.
2. Meminta pencopotan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlibat dalam proyek DAK 2024.
3. Menilai bahwa Pemkab Bulukumba kurang evaluatif dalam menyikapi berbagai polemik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Agus Salim menegaskan bahwa IMM akan terus memainkan peran sebagai kontrol sosial, terutama dalam mengawal isu-isu publik yang berkaitan dengan anggaran negara. “Kami ingin memastikan pengelolaan DAK dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Bulukumba dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan tersebut. Aksi ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Bulukumba.
