MabesNews.Com, Bantul – Keputusan Bawaslu Bantul untuk menghentikan penyelidikan terkait truk bergambar salah satu pasangan calon (paslon) Pilkada Bantul yang digunakan mendistribusikan beras bantuan sosial (bansos) memicu tanda tanya. Meski truk tersebut diduga digunakan dalam program pemerintah, Bawaslu menyatakan tidak ada unsur pelanggaran yang terpenuhi. Apakah ini murni keputusan hukum atau ada kepentingan politik di balik distribusi bansos?
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul, M Rifqi Nugroho, mengungkapkan bahwa setelah menelusuri berbagai pihak terkait termasuk Bulog dan dinas terkait. Bawaslu tidak menemukan unsur yang cukup untuk melanjutkan kasus ini. Program distribusi beras ini dinyatakan sebagai bagian dari program pemerintah pusat, sehingga keterlibatan gambar paslon dianggap tidak melanggar aturan.
Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, apakah benar netralitas dijaga sepenuhnya? Pasalnya, Bawaslu Bantul juga sempat mengeluarkan imbauan kepada Bulog untuk memastikan distribusi bansos tidak disalahgunakan untuk kampanye politik, yang seolah mengindikasikan ada potensi penyimpangan.
Dengan Pilkada semakin dekat, keputusan ini mengundang spekulasi di kalangan masyarakat, terutama soal bagaimana program bantuan pemerintah bisa menjadi celah untuk kampanye terselubung. Mungkinkah bansos benar-benar netral, atau sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik?
