MabesNews.com, Tapaktuan – Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan akan sangat sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) mengingat ketersediaan anggaran dan pendapatan asli daerah yang terbilang minim sehingga ketersediaan APBK yang dominannya tersedot oleh kebutuhan belanja tidak langsung seperti belanja operasional dan rutin, tentu akan sangat sulit untuk melakukan pembangunan yang signifikan untuk masyarakat. Untuk itu dibutuhkan sokongan anggaran dan program pembangunan pembangunan dari pemerintah pusat, dalam hal ini keberadaan partai nasional (parnas) sebagai partai pengusung paslon Bupati akan sangat berpengaruh untuk masa depan Aceh Selatan.
Hal itu diungkapkan oleh mantan anggota DPRK Aceh Selatan dari PNA, Hasbullah kepada media, Jum’at 27 September 2024.
Menurut Hasbullah, semua pasangan calon Bupati Aceh Selatan itu bagus dan kita mesti berpikir positif, namun faktor partai pengusung nantinya juga akan menjadi faktor penentu terwujud atau tidaknya program yang jabatan visi dan misi paslon Bupati tersebut, mengingat penerimaan DAU-Umum kita habis untuk gaji pegawai dan rutin kantor dan Doka kitapun menurun menjadi 1% yang selama ini 2% dari penerimaan DAU nasional.
” Kita juga harus berkaca mulai masa kepemimpinan Pak Husin Yusuf yang maju independen dan lalu di dukung partai lokal (parlok). Sama-sama kita saksikan seakan terhenti laju pembangunan Aceh Selatan itu. Nah, kemudian dipimpin oleh almarhum bang Teuku Sama Indra atau disapa TS yang maju melalui Parnas. Masyarakat juga bisa saksikan secara seksama, bagaimana pembangunan Aceh Selatan luar biasa, salah satu faktornya karena disokong oleh program-program dan anggaran dari pusat melalui APBN atau dalam istilah lain banyak dana jemputan seperti anggaran tugas perbantuan, DAK, dan transfer pusat, tak heran waktu itu berani sigagas pemindahan beberapa perkantoran ke puncak gemilang, karena ada sokongan anggaran dari pusat” ujar Hasbullah
Mantan Anggota DPRK dua periode ini menambahkan tentang pembangungan perkantoran. “Coba kita lihat pembangunan perkantoran kabupaten tengga, Subulussalam, Nagan Raya, mereka membangun dengan dana jemputan, sementara lihat Aceh Selatan setelah periode bang TS, telah terbangu pondasi kantor dinas Pertanian misalnya, setelah peninggalan beliau tidak mampu dituntaskan oleh Bupati selanjutnya karena minimnya APBK kita sehingga menjadi semak belukar di puncak gemilang” kenangnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, setelah itu Aceh Selatan dipimpin oleh Azwir-Amran (AZAM), atau lebih tepat dikatakan masa Tgk Amran yang maju dan disokong oleh parlok, masyarakat juga bisa lihat seperti apa. Pembangunan Aceh Selatan yang hanya mengandal kan APBK, jelas-jelas sulit diwujudkan dengan maksimal karena keterbatasan anggaran.
Terlepas dari berbagai retorika dan bahasa-bahasa manis, mau bangun daerah pakai apa jika anggarannya tak memadai. Jangankan untuk membangun Aceh Selatan dengan maksimal, dengan pembangunan yang apa adanya itu saja diakhir masa jabatan meninggalkan hutang belanja hingga ratusan milyar rupiah, dan janji program prioritas saja tidak dapat terealisasi seperti subsudi listrik 2A, pembangunan rumah duafa dan program SADARI (Satu Data Terintegrasi) serta Ambulace Centre tidak dapat terwujud sebagaimana yang dijanjikan.
Hasbullah menambahkan bahwa dia juga salah satu pendung AZAM masa pilkada lalu. “Jadi saya merasa bersalah, saya merasa malu karena banyak janji-janji dan program yang tak bisa diwujudkan karena keterbatasan anggaran dan kemampuan yang memegang tampuk kepemimpinan. Sampai saat ini saya masih kader PNA, namun faktanya seperti itu memang harus saya akui dan sampaikan ke masyarakat. Terlepas konsekuensinya mungkin akan ditegur bahkan dipecat dari PNA, saya ikhlas dengan keputusan tersebut, karena sebagai wakil rakyat saya harus menyampaikan sejujur-jujurnya kepada rakyat demi perubahan Aceh Selatan yang kita cintai ke depan, ini untuk menyelamatkan perekonomian dan pembngunan Aceh Selatan kedepan” ucapnya.
Hasbullah menambahkan, dengan kondisi riil keuangan daerah Aceh Selatan, ditambah lagi dengan akan berakhirnya dana otsus maka pembangunan daerah yang bertumpu pada APBK hanya akan membuat pembangunan stagnan bahkan tunjangan khusus (TC) ASN saja terjadi pemotongan dan tidak mampu dibayar, padahal TC tersebut adalah bagian dari nadinya perekonomian masyarakat karena uang TC berputar dan beredar di masyarakat.
“Makanya, kita perlu pemimpin yang diusung oleh partai nasional dan dipandang mampu berdeplomasi agar memudahkan kita dalam membangun hubungan ke pemerintahan pusat, sehingga anggaran dan program pembangunan mengalir dengan maksimal dari pusat dan harapan masyarakat tentang perubahan dapat diwujudkan. Jika ingin maju dan produktif, Aceh Selatan harus menjadi Kabupaten yang disayangi oleh Pemerintah Pusat” tutupnya.
(Tispran Kelana)
